Pemerintah Kudus, Jawa Tengah, menguatkan kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kedua belah pihak sudah bekerja sama selama beberapa tahun dan berharap bisa ditingkatkan kolaborasinya," kata Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie dalam pertemuan dengan perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida beserta jajaran serta jajaran pimpinan di Pemerintah Kabupaten Kudus.
Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kudus ingin agar pelayanan publik di kota Kudus terus meningkat kualitasnya.
"Kolaborasi dengan Ombudsman ini sangat penting, agar terjadi keseimbangan informasi serta mekanisme check and balances antara pemerintah Kudus dengan lembaga lain yang berwenang. Ombudsman selama ini menjadi instansi yang mengawal mekanisme pengawasan pelayanan publik, sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat terkait pelayanan dari birokrasi di berbagai level," ujarnya.
"Kedua belah pihak sudah bekerja sama selama beberapa tahun dan berharap bisa ditingkatkan kolaborasinya," kata Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie dalam pertemuan dengan perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida beserta jajaran serta jajaran pimpinan di Pemerintah Kabupaten Kudus.
Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kudus ingin agar pelayanan publik di kota Kudus terus meningkat kualitasnya.
"Kolaborasi dengan Ombudsman ini sangat penting, agar terjadi keseimbangan informasi serta mekanisme check and balances antara pemerintah Kudus dengan lembaga lain yang berwenang. Ombudsman selama ini menjadi instansi yang mengawal mekanisme pengawasan pelayanan publik, sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat terkait pelayanan dari birokrasi di berbagai level," ujarnya.
Hasan Chabie menambahkan bahwa pihaknya juga menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa instansi pengawasan di level nasional, untuk membantu jajaran Pemkab Kudus bekerja dengan baik.
"Jadi kami juga sudah berkomunikasi dengan BPK dan KPK untuk membantu menata Kudus. Intinya, kami ingin ada bimbingan dari lembaga-lembaga ini dengan mekanisme pencegahan dan pengawasan, jadi semua bisa berjalan optimal serta bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing," ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kudus juga ingin agar mendapat bimbingan dan monitoring secara rutin untuk perbaikan pelayanan publik.
"Peran Ombudsman serta KPK dan BPK menjadi urgen untuk membantu pemerintah daerah bekerja secara optimal. Jadi, semuanya bisa bekerja sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Para pihak juga bisa bekerja dengan fokus untuk melayani warga Kudus secara maksimal," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan pihaknya mengapresiasi Pemkab Kudus yang sudah berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
*Pemkab Kudus sudah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun, dalam pengawasan pelayanan publik. Jadi, kami sudah sering memberikan catatan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Kudus, dan selama ini ditindaklanjuti dengan baik. Jadi, kami mengapresiasi hal ini,” ujarnya.
Kolaborasi Pemkab Kudus dan Ombudsman ini diharapkan menjadi titik penting untuk peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya, diharapkan warga Kudus juga mendapatkan kepuasan yang tinggi dalam perizinan dan pelayanan publik.
Baca juga: Pemkot Magelang-Ombudsman RI tingkatkan kualitas pelayanan publik
