Pemprov Jateng bangun 281.312 rumah bagi warga miskin di TW I 2026

Rabu, 6 Mei 2026 21:48 WIB

Ilustrasi - warga melintas di kompleks perumahan bersubsidi. (ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun setidaknya 281.312 unit rumah bagi warga miskin hingga triwulan pertama 2026 yang menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan ketimpangan ketersediaan (backlog) perumahan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.

"Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit," katanya.

Capaian pembangunan rumah sebanyak itu merupakan akumulasi pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.

Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, tetapi terdapat pembaruan data 6.184 unit sehingga hanya menjadi 268.330 unit.

Perinciannya, meliputi APBN sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber lainnya sebesar 219.524 unit.

Memasuki triwulan I 2026, kata dia, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit sehingga total capaian rumah yang terbangun mencapai 281.312 unit.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan backlog dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian dan peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

"Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat," katanya.

Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.

"Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap," katanya.

Menurut dia, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.

"Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif," katanya.