
"Slamet", aplikasi untuk tata kelola ASN Banyumas

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meluncurkan aplikasi “Slamet” atau Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian Terintegrasi sebagai inovasi digital untuk mendukung tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang lebih modern, efektif, dan berbasis data.
“Saya tegaskan kepada seluruh ASN di Kabupaten Banyumas, bahwa pengelolaan data kepegawaian bukan hanya tugas BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN,” kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat meluncurkan aplikasi “Slamet“ di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas, Senin.
Menurut dia, sistem yang baik tidak akan berarti tanpa data yang baik, sedangkan data yang akurat dan mutakhir tidak akan terwujud tanpa kesadaran serta tanggung jawab dari setiap individu di dalam organisasi.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membangun kesadaran baru bahwa merawat dan memperbarui data kepegawaian merupakan bagian dari profesionalisme sekaligus investasi bagi pengembangan karier.
“Ke depan saya ingin kita bersama-sama membangun birokrasi yang benar-benar berbasis data, yang mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, adil, dengan pelayanan yang tidak berbelit, sederhana, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Bupati mengharapkan kehadiran aplikasi ‘Slamet’ dapat mempercepat terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kepegawaian, ketepatan pengambilan kebijakan, serta terciptanya sistem manajemen ASN yang lebih adil, transparan, dan profesional..
Peluncuran aplikasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Hardianawati, Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas Eko Prijanto, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas Eko Prijanto mengatakan aplikasi "Slamet" dikembangkan sebagai sistem kepegawaian operasional daerah generasi baru yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN, sekaligus menggantikan aplikasi Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang dinilai sudah tidak lagi memadai dalam mendukung tata kelola ASN berbasis data.
Menurut dia, meningkatnya kompleksitas manajemen ASN serta kebutuhan integrasi sistem informasi menjadi latar belakang lahirnya aplikasi tersebut, termasuk untuk mengatasi disparitas data yang selama ini kerap terjadi antara sistem daerah dan nasional.
“Hal inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi lahirnya ‘Slamet’ sebagai sistem kepegawaian operasional daerah generasi baru terintegrasi dengan SIASN BKN, yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan dikelola secara mandiri oleh tim internal bersama Dinkominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Banyumas,” katanya.
Ia mengatakan aplikasi "Slamet" menyediakan enam layanan utama, yakni layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan jabatan fungsional, pemberhentian dan pensiun, usulan satya lencana, serta penerbitan dokumen dengan tanda tangan elektronik.
Menurut dia, seluruh data yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut bersumber dari SIASN BKN sebagai single source, sehingga pemutakhiran data oleh setiap ASN menjadi prasyarat utama agar seluruh layanan dapat berjalan optimal.
Pihaknya juga meminta para pengelola kepegawaian di setiap organisasi perangkat daerah aktif menyosialisasikan aplikasi tersebut, membantu ASN yang mengalami kendala teknis, serta menginventarisasi data yang membutuhkan koreksi melalui BKPSDM.
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
