"Dalam hal memilih masyarakat menunjukkan perilakunya yang khas yang bisa digolongkan dalam lima klasifikasi, di samping 'vote buying' juga terdapat pemilih tradisional," kata Prof. Wiwieq, sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. ketika dihubungi dari Semarang, Minggu.
Tiga golongan lainnya, lanjut Prof. Wiwieq, pemilih cerdas yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan kritis; pemilih yang memilih karena afiliasi partai; dan pemilih yang memilih karena alasan etnisitas.
Menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar budaya paternalisme memengaruhi pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, alumnus Curtin University, Perth, Australia itu mengemukakan bahwa secara umum nilai-nilai patronase dan/atau patrimonialisme di Indonesia belum terkikis habis.
Menurut Prof. Wiwieq yang juga dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau, nilai-nilai tersebut dipraktikkan di birokrasi dan partai politik.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Jawa Timur, itu mencontohkan sistem rekrutmen di partai cenderung sangat "top down", mengedepankan senioritas, serta kurang transparan dan akuntabel. Demikian juga di birokrasi.
Namun, kata Prof. Wiwieq, dengan mempertimbangkan kelima kecenderungan pemilih tersebut, faktor paternalisme cenderung memudar atau tidak cukup berpengaruh dalam menentukan caleg pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.
"Meskipun secara umum yang terbaca seperti itu, untuk daerah-daerah tertentu yang mempraktikkan dinasti politik atau politik kekerabatan, nuansa paternalisme masih relatif terasakan," katanya.
