DPRD Jateng minta pemda siapkan desain besar sektor pertanian

Semarang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto meminta pemerintah daerah setempat untuk membuat desain besar sektor pertanian guna mengantisipasi dan menyikapi ancaman krisis pangan yang terjadi tidak hanya di tingkat regional, namun global.

Menurut dia, di Semarang, Jateng, Rabu, desain besar sektor pertanian tersebut di antaranya mengenai ketersediaan lahan, irigasi yang memadai, tingkat kesejahteraan petani yang baik serta penerapan teknologi pertanian.

Ia mengutip pernyataan Bung Karno pada tahun 1952 bahwa masalah pangan adalah hidup mati sebuah bangsa.

"Ini masih relevan hingga sekarang, terlebih lagi Rakernas IV PDI Perjuangan pada 29 September 2023 lalu juga mengangkat tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat'," katanya menambahkan.

Sementara, saat ini, isu pangan menjadi penting di tengah dampak El Nino yang memicu kekeringan serta mendorong kenaikan harga pangan. Indonesia, kata dia, sangat tepat jika mengembangkan pertanian sebagai sektor unggulan karena hanya mempunyai dua musim.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi padi menempati urutan dua terbanyak setelah Jawa Timur.

Kondisi tersebut harus dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan salah satunya dengan memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup.

"Caranya dengan menekan alih fungsi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempertahankan kawasan sawah lestari," katanya menegaskan.

Cara lain, ujar dia, dengan menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian sehingga sawah-sawah milik petani tak kekurangan air. Saat ini, ungkap dia, upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui pembangunan waduk dan embung yang bertujuan sebagai penampungan air hujan lalu disalurkan ke persawahan saat musim kemarau.

"Pemerintah pusat terus membangun waduk-waduk besar di seluruh Indonesia. Langkah ini perlu diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan membangun embung-embung skala kecil di daerah masing-masing," kata legislator asal Kabupaten Karanganyar ini.

Di Jawa Tengah saat ini ada 38 waduk dan 1.135 embung, namun ia menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menopang lahan pertanian mengingat wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari 8.563 desa/kelurahan. Menurut dia, idealnya setiap desa mempunyai dua hingga tiga embung.

"Jadi, kalau musim kemarau, petani bisa tetap bertani karena sebenarnya saat kemarau produksi padi bisa lebih bagus. Sinar Matahari mencukupi, tapi pengairannya harus memadai," kata dia.

Selain infrastruktur dan lahan, yang juga perlu diperhatikan adalah kesejahteraan petani dimana ketika musim panen harga beras cenderung turun sehingga dibutuhkan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP).

"Tujuannya agar pendapatan petani meningkat dan bisa setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," ujar Sumanto yang akrab disapa Pakdhe Manto ini.

Ia mengungkapkan di Jawa Tengah ada sekitar tiga juta petani yang memiliki luas lahan rata-rata 1.500 - 2.000 meter persegi. Meski lahan yang dikelola kecil, mereka tidak punya pilihan lain dan tetap menjadi petani.

"Mereka bertani karena tak hanya memikirkan hasilnya, tapi juga karena kultur. Walau penghasilannya pas-pasan, mereka tetap bertani karena bisa memiliki kerja sampingan seperti beternak dan menanam sayuran," paparnya.

Ia tidak memungkiri kondisi itu yang membuat banyak anak muda enggan bertani. "Mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena tak membutuhkan modal namun bisa mendapatkan upah setara UMK," kata dia.

Sumanto mengatakan pemerintah juga bisa mendorong pengembangan teknologi pertanian seperti mina padi. Yaitu menggabungkan budidaya padi dan ikan pada persawahan. Dengan cara ini, petani bisa mendapatkan banyak manfaat, yaitu panen padi dan panen ikan sekaligus.

"Mina padi ini juga mendorong pertanian organik karena kalau pakai pupuk kimia ikannya akan mati. Pendapatan mereka akan meningkat, setelah 3 bulan panen padi dan ikan bersamaan," ujarnya.

Upaya penerapan teknologi pertanian juga bisa didorong melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jateng dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jateng. Sumanto menambahkan, dalam proses bertani, 60 persen keberhasilan ada pada bibit.

DPRD Jawa Tengah, lanjutnya juga terus berupaya meningkatkan sektor pertanian dengan mengesahkan Perda yang berpihak pada petani. Yaitu Perda No 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM. Selain itu Perda No 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Baca juga: Pemkot Semarang gandeng petani, garap aset lahan jadi produktif