Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memiliki delapan IPRO (investment project ready to offer) dalam berbagai sektor, mulai pengelolaan limbah hingga pariwisata yang siap ditawarkan kepada calon investor.
"Ada delapan IPRO yang antara lain berkaitan dengan energi, pengelolaan limbah, hilirisasi, dan 'tourism'," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTPSP) Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Selasa.
IPRO adalah dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan, berisi lokasi potensial, potensi sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan wilayah, hingga kelayakan finansial proyek.
Penawaran IPRO tersebut, salah satunya dilakukan pada ajang Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2024 yang memasuki penyelenggaraan tahun ke-21, dengan mengangkat tema "Enhancing Sustainable Growth through Green and Circular Economy".
Gelaran CJIBF dihadiri oleh perwakilan 17 negara mitra, yakni Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Tiongkok, Kamboja, Filipina, Australia, Belgia, Inggris, Belanda, Denmark, Italia, Polandia, dan Jerman, serta investor dan pelaku usaha dari dalam dan luar negeri.
Menurut dia, sebenarnya ada 10 IPRO yang akan dimiliki dan akan ditawarkan pada gelaran yang akan berlangsung hingga November 2024 dan dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara tersebut.
"Sebetulnya ada 10 proyek yang ditawarkan, tetapi dua (IPRO, Red) sudah ada 'sign' dari investor, sehingga yang ditawarkan jadi delapan," katanya pula.
Berbagai proyek investasi yang ditawarkan, mulai pengembangan energi terbarukan, transportasi, pertanian, dan perikanan itu diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar Rp47 triliun.
Meski demikian, Sakina mengaku tidak terlalu menghitung potensi nilai investasi dari delapan IPRO tersebut, tetapi lebih bahwa ada peluang industri dari berbagai sektor yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.
"Kami tidak menghitung pptensi nilai investasinya, tapi kami melihatnya adalah bahwa itu ada peluang di (sektor, red.) energi, pengelolaan 'waste', hilirisasi, dan 'tourism' yang perlu ditawarkan," katanya.
Tentunya, ia berharap delapan IPRO yang ditawarkan tersebut diminati oleh para calon investor, sehingga bisa segera dilakukan penjajakan dan dilakukan penandatanganan LoI (letter of intent).
"Dari DPM-PTSP kabupaten/kota maupun provinsi akan melakukan pendampingan untuk realisasi proyek tersebut. (Proyek, red.) Ada mulai Banjarnegara, Cilacap, Pati, Tegal, dan beberapa kabupaten/kota lainnya," katanya pula.
Baca juga: Kemenkumham Jateng ambil sumpah WNA pemohon naturalisasi
