ASN harus pertanggungjawabkan penghasilannya dengan kerja optimal

Semarang (ANTARA) - Penghasilan seorang aparatur sipil negara (ASN) harus berbanding lurus dengan kontribusi pelaksanaan tugas dan fungsi.

ASN harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka peroleh dari negara setiap bulan dengan kinerja yang optimal.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto, dalam amanatnya sebagai Pembina Apel Pagi, Selasa (03/10).

"Tidak bisa kita mungkiri bahwa penghasilan yang kita dapatkan per bulan, gaji, tunjangan dan lain-lain, yang diberikan negara melalui Pemerintah yang berasal dari pajak masyarakat kepada kita itu harus memiliki kontribusi pelaksanaan kinerja," tegas Tejo.

Lebih mendalam, menurut mantan Kepala Lapas Ambarawa itu, kontribusi ASN tidak sebatas menggugurkan kewajiban, namun harus akuntabel secara kualitas dan kuantitas.

"Ada satu masukan dari alim ulama bahwa (penghasilan) halal untuk sesuatu yang menjadikan kita sehat dan lain sebagainya, bukan hanya karena pekerjaan kita bertentangan dengan SOP atau regulasi yang dijalankan, tapi karena kualitas pekerjaan yang kita lakukan," jelas Tejo.

"Bahwa kita punya Target Kinerja yang berasal dari prioritas nasional. Target Kinerja tidak luput dari tugas dan fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing".

"Saya yakin dan percaya masing-masing pegawai punya tugas dan fungsi. Masing-masing pegawai punya wewenang dan tanggung jawab. Target kinerja itu ujungnya kesejahteraan masyarakat, maka jalankan itu secara profesional," imbuhnya.

Kakanwil kemudian coba menggambarkan bagaimana karakter ASN yang istimewa.

"Karakter pegawai-pegawai yang selesai melaksanakan tusi, dan menambah kinerjanya itu orang-orang yang luar biasa," terang Tejo.

"Tusinya sudah selesai, tapi dia masih menambah pekerjaan di luar tusinya. Ini karakter yang istimewa," tambahnya.

Melanjutkan, menurutnya karakter yang kedua adalah ASN hanya melaksanakan tusi tapi secara maksimal.  Kemudian yang ketiga, melaksanakan tusi tapi tidak maksimal.

"Yang keempat lebih parah yaitu tidak melaksanakan tusi sama sekali," tegas Tejo.

"Pegawai seperti ini hanya menjadi duri dalam daging. Menjadi benalu yang menghancurkan organisasi," sambungnya.

Terkait hal ini, Kakanwil mengharapkan adanya pengawasan dari masing-masing pejabat dan atasan langsung, agar pelaksanaan kinerja tetap  on the track.

Mengikuti apel pada kesempatan ini, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kantor Wilayah. ***