Semarang (ANTARA) -
"Saya kira bagus, ya, kalau kesadaran dari penyelenggara pemerintahannya seperti itu, masyarakat akan merasakan hadirnya negara di tengah-tengah mereka," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Baca juga: Gibran kembalikan uang pungli kepada warga Gajahan Solo
Menurut dia, tindakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi peringatan bahwa aparatur negara itu merupakan pelayan rakyat dan tidak boleh menyusahkan rakyat dengan meminta-minta sesuatu.
"Saya ingatkan, ya, awas hati-hati sebentar lagi Lebaran, banyak parsel, jangan sampai pejabat minta-minta parsel. Tidak boleh terima itu, itu gratifikasi. Kalau mau kasih, silakan kasih mereka yang membutuhkan, yatim piatu, pegawai honorer, dan lainnya," ujarnya.
Ganjar juga melihat tindakan serupa juga dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mengambil ketegasan setelah adanya praktik pungli.
"Pak Hendi (Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, red.) juga bagus, jadi ini nular ke mana-mana, bahkan sampai Kediri. Mas Dhito (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, red.) juga sidak parkir liar dan ditindak, pungli dikembalikan semuanya," katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebutkan jika para kepala daerah di Indonesia proaktif memantau apa yang dilaporkan masyarakat dan melihat ketidakberesan langsung bertindak, itu yang sebenarnya diharapkan.
"Ini harapan saya dan juga harapan masyarakat tentunya. Maka, untuk kepala daerah lain, ayo dong ikut-ikutan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Buat kanal-kanal laporan agar masyarakat mudah mengakses dan menyampaikan semua masukan dan persoalan," ujarnya.
Ganjar meyakini dengan tren kepala daerah yang tegas seperti itu, masyarakat akan makin banyak melapor kepada pemimpinnya kalau ada persoalan, apalagi kalau bupati/wali kota aktif membuka diri dan mau merespons.
"Itu yang kita semua harapkan karena terasa betul reformasi birokrasi yang dilakukan," katanya.