Wonosobo (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mendukung dan mendorong optimalisasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Sumanto, di Wonosobo, Senin, mengungkapkan saat ini tingkat kemiskinan di Wonosobo masih tinggi, di mana sebanyak 15,28 persen warga Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori miskin.
Dia menekankan, dibutuhkan kerja sama semua pihak agar angka kemiskinan tersebut bisa diturunkan. Ia berharap Pemprov Jateng dan Pemkab Wonosobo berkolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut.
"APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi harapan kita agar minimal standar kehidupan masyarakat terpenuhi. Ya minimal pendapatannya kira-kira Rp2,3 juta per bulan," katanya.
Dia mengatakan sejatinya potensi yang dimiliki Wonosobo cukup besar dan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya di sektor pertanian dan pariwisata, di mana wilayah Wonosobo yang merupakan dataran tinggi cukup bagus.
"Potensi pertanian Wonosobo luar biasa, bahkan tidak pernah kekeringan. Wisatanya juga terkenal. Harapannya ini bisa dioptimalkan agar angka kemiskinan yang masih 15,28 persen bisa turun. Jika ada faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, perlu dibicarakan bersama," katanya.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti mengatakan Kabupaten Wonosobo menempati peringkat 3 daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen.
"Kami dari Komisi E berharap permasalahan ini bisa diatasi dan pendapatan masyarakat bisa terus meningkat," katanya.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan selama ini upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Saat ia mulai menjabat pada tahun 2015, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo bahkan mencapai 21 persen dan menempati peringkat terbawah di Jateng.
Pada tahun 2021, angka kemiskinan turun menjadi 17 persen. Kemudian setelah Pemkab bergerak hingga tingkat RT, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 15,28 persen.
"Kami coba inventarisasi penyebabnya. Yaitu ego sektoral masih menonjol, data kemiskinan juga belum terbuka transparan. Masih banyak warga belum dapat listrik, tidak punya jamban sehat, dan rumahnya tidak layak huni," katanya.
Menurutnya, warga miskin Wonosobo membutuhkan bantuan rehab rumah tidak layak huni, pengadaan dan peningkatan kualitas jamban (jambanisasi) dan listrik.
Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah masih banyaknya anak putus sekolah karena sejumlah wilayah belum memiliki sekolah negeri. Selain itu mereka yang putus sekolah pun lantas memilih untuk menikah dini.
"Saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan upayakan membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP," katanya.
Baca juga: Polres Wonosobo terjunkan 265 personel amankan Paskah 2025
