Pemkot Surakarta ancam tes usap mendadak jika ada kerumunan

id Pemkot Surakarta tes usap, mendadak masyarakat berkerumun.

Pemkot Surakarta ancam tes usap mendadak jika ada kerumunan

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (kiri) didampingi Kapolresta Surakarta Kombes Pol Andy Rifai (kanan) penyemprotan disinfektan antisipasi COVID-19 di halaman Balai Kota Surakarta, Selasa (14/7/2020) ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta bakal melakukan tes usap secara mendadak jika menemukan ada warga yang melaksanakan kegiatan berkerumum di tempat-tempat umum di Kota Solo.

"Jika ada masyarakat berkegiatan di tempat publik mendatangkan kerumunan massa akan langsung dilakukan tes usap mendadak," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di sela  penyemprotan disinfektan cegah penyebaran COVID-19 di Solo, Selasa.

Menurut Rudyatmo, jika masih terjadi pengumpulan massa di Plaza Manahan Solo, Alun alun, balai kota, Taman Jayawijaya Mojosongo, dan tempat lain seperti perbelanjaan lainnya, segera dilakukan pemeriksaan dan tes usap untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Selain itu, Pemkot Solo juga sudah menyampaikan berkali-kali terutama di tempat-tempat yang sering terjadi kerumunan seperti pasar tradisional, pasar modern atau mal, pusat-pusat perbelanjaan, dan tempat bermain anak, agar menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Solo baru buka belajar-mengajar secara tatap muka pada 2021

"Kami lakukan tes usap itu, secara mendadak. Karena, masyarakat tidak mau diatur penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak mengenakan masker. Kami sudah menertibkan di beberapa lokasi seperti Taman Jayawijaya Mojosongo terjadi kerumunan. Jika perlu kami tutup duhulu tamannya karena Mojosongo Solo masuk zona merah," kata Rudyatmo.

Rudyamo menjelaskan kebijakan Pemkot Surakarta dalam penanganan COVID-19 di Solo, garda terdepan itu rakyat, dan benteng terakhir tenaga kesehatan (nakes). Kalau nakes terpapar 25 orang maka pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu sehingga semuanya rugi.

Baca juga: Surakarta tutup 7 hari Pasar Harjodaksino

Oleh karena itu terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat hukumnya wajib mentaati aturan dan menerapkan protokol kesehatan menghadapi pendemi COVID-19 ini.

Jika tidak dilakukan aturan tersebut, Rudyatmo menilai perbandingan antara nakes dengan jumlah penduduk Solo sangat besar. Sehingga, nakes tidak akan mampu mengatasi rakyat Solo atau di seluruh Indonesia jika terpapar COVID-19.

"Solo jika masyarakat tidak bisa diatur, yang rugi semuanya, bukan pemerintah saja," kata Rudyatmo.

Baca juga: Wali Kota Surakarta: Dinyatakan zona hitam agar masyarakat waspada

Menyinggung soal anggaran insentif nakes dari Kementerian Kesehatan, Rudyatmo mengatakan insentif untuk Nakes di Solo sudah masuk ke Pemkot Surakarta. Tinggal nanti diminta untuk langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

"Insentif nakes sudah masuk yang di Pemkot Surakarta langsung masuk ke rekening masing-masing, sedangkan yang di RSUD Moerwardi Solo juga melalui rumah sakit terkait," katanya.

Menurut Rudyatmo, insentif dari Kemenkes sudah masuk APBD Kota Surakarta, dan tinggal mendistribusikan ke nakes-nakes yang berhak menerima insentif yang menangani COVID-19. Namun, Rudyatmo tidak mau menjelaskan soal berapa jumlahnya. 



 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar