Solo (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Jawa Tengah, berupaya memfasilitasi wajib pajak (WP) untuk go public atau melantai di pasar modal guna membesarkan perusahaan mereka.
"Salah satu bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas adalah dengan membuka galeri investasi di KPP Pratama Surakarta," kata Kepala KPP Pratama Surakarta Eko Budi Setyono di sela pembukaan galeri investasi tersebut di Solo, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pembukaan galeri tersebut merupakan langkah KPP Pratama Surakarta untuk memberikan layanan inklusif kepada WP.
"Untuk WP yang ingin jadi perusahaan terbuka, kami sediakan galeri di sini. Jadi, selain datang ke Kantor Pajak melakukan kewajiban perpajakan dan konsultasi pajak juga bisa berkesempatan menjadi perusahaan yang lebih besar dengan melakukan go public," katanya.
Baca juga: Pajak UMKM turun, jumlah wajib pajak meningkat
Baca juga: DJP Jateng II terus tingkatkan kesadaran masyarakat soal pajak
Terkait hal itu, pihaknya sudah menjaring sebanyak 50 WP potensial dari Soloraya. Dengan perusahaan yang makin besar, diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) Dedy Priadi menyebutkan salah satu fungsi galeri investasi adalah untuk menginformasikan seputar pasar modal kepada masyarakat.
"Baik dari sisi go public maupun investasi. Apalagi, lokasinya juga mudah dijangkau oleh masyarakat," katanya.
Ia mengatakan bahwa keberadaan galeri pajak di beberapa lokasi lain banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bertanya terkait dengan perkembangan dunia pasar modal dan langkah apa yang harus dilakukan jika ingin go public.
"Apa saja yang perlu disiapkan. Selain itu juga kalau mau jadi investor atau buka reksa dana bagaimana caranya, itu banyak ditanyakan masyarakat. Harapan kami pembukaan galeri investasi ini bisa diikuti oleh kantor-kantor lain," katanya.
Berita Terkait
BPJAMSOSTEK Purwokerto tegaskan petugas badan ad hoc pilkada wajib dilindungi
Sabtu, 28 September 2024 16:26 Wib
Wajib pajak di Kudus yang tunggak minati program bebas denda PBB
Kamis, 5 September 2024 12:47 Wib
Dindik Banyumas jadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib
Rabu, 14 Agustus 2024 12:55 Wib
Wali Kota Magelang ingatkan koperasi wajib berdayakan usaha anggota
Sabtu, 20 Juli 2024 7:17 Wib
Pj. Wali Kota Tegal apresiasi kepatuhan wajib pajak
Rabu, 17 Juli 2024 15:47 Wib
BRI dapat apresiasi Wajib Pajak Patuh dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak
Selasa, 16 Juli 2024 15:53 Wib
Kanwil DJP Jateng II menangkan sidang praperadilan ajuan Wajib Pajak
Kamis, 4 Juli 2024 18:41 Wib
KPU Temanggung: badan ad hoc wajib jalin koordinasi dengan stakeholder
Sabtu, 1 Juni 2024 10:33 Wib