Denpasar (ANTARA) - Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai Kongres V PDIP, di Bali, Sabtu.
PDIP menilai Presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sebab, pemilihan Presiden secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi Presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan masa jabatan lima tahun, kecuali melanggar konstitusi.
Namun terkait haluan negara, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.
Meskipun demikian, kata Hasto, secara teknis rekomendasi terkait GBHN itu harus dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.
Baca juga: Risma masuk struktur baru DPP PDIP
Berita Terkait
Jateng optimistis penurunan stunting bisa capai 14 persen pada 2024
Senin, 4 Desember 2023 21:05 Wib
Gibran batal bertemu Hasto hari ini
Rabu, 18 Oktober 2023 9:54 Wib
Ketua DPC Gerindra dikabarkan pukul kader PDIP di Semarang
Sabtu, 9 September 2023 14:59 Wib
Wali Kota Semarang siap berkolaborasi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah
Kamis, 10 Agustus 2023 16:45 Wib
Diusulkan jadi Pj Gubernur Jateng, ini tanggapan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
Senin, 7 Agustus 2023 19:39 Wib
BKKBN ingatkan peran penting keluarga cegah anak gangguan mental emosional
Jumat, 4 Agustus 2023 8:03 Wib
Putra Ganjar Pranowo jadi jurkam sang ayah
Selasa, 11 Juli 2023 16:07 Wib
Hasto: Pengumuman nama pendamping Ganjar Pranowo tunggu momentum
Rabu, 5 Juli 2023 14:16 Wib