Semarang (ANTARA) - Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang juga calon presiden pada Pilpres 2019 akhirnya terwujud di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada Sabtu (13/7).
Peristiwa yang sangat ditungu-tunggu oleh sebagian besar rakyat Indonesia sejak hari pencoblosan, diharapkan bisa menjadi kesempatan yang baik untuk kembali menyatukan masyarakat yang terpecah belah selama berlangsungnya Pilpres 2019.
Baik Jokowi maupun Prabowo pada pertemuan itu sama-sama mengajak seluruh pendukungnya untuk berkonsiliasi dan kembali menjaga kerukunan, tidak ada lagi pendukung capres 01 maupun capres 02. Saatnya bersatu dan bergotong royong membangun bangsa.
Tentu kita semua berharap ajakan Jokowi dan Prabowo untuk berkonsiliasi disambut antusias oleh pendukungnya mulai elite politik hingga akar rumput.
Apa lagi dalam pidato politik tentang Visi Indonesia di Sentul, Bogor pada Minggu (14/7) malam, presiden terpilih Joko Widodo tak henti-hentinya menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan.
Ada lima poin penting yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Pertama, pada periode kepemimpinan selanjutnya Jokowi menegaskan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menyambung ke industri kecil, persawahan, pariwisata, dan desa.
Kedua, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, kemudahan berinvestasi dalam rangka membangun lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang efisien untuk kesejahteraan rakyat.
Jokowi juga menegaskan akan mengontrol langsung reformasi birokrasi dan memangkas, bahkan membubarkan lembaga yang tidak efisien.
Jokowi juga menyentil membutuhkan menteri-menteri yang berani dalam mewujudkan visinya.
Yang tidak kalah penting adalah keinginan Jokowi menjadikan Indonesia salah satu negara kuat dan disegani dunia.
Tentunya semua itu bisa dicapai jika semua elemen bangsa merawat persatuan dan persaudaraan, menghargai kebhinekaan dan menjadikan Pancasila sebagai rumah besar Bangsa Indonesia.
Kehadiran oposisi menjadi suatu keharusan namun dengan etika dan tata krama, bukan dilandasi dendam dan kebencian.
Berita Terkait
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Presiden Joko Widodo tinjau pengungsi banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 14:14 Wib
Presiden Jokowi tinjau banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 9:15 Wib
Gibran tetap berkantor setelah KPU tetapkan presiden-wakil presiden
Kamis, 21 Maret 2024 11:35 Wib
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib
Presiden Jokowi tandai pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar
Jumat, 8 Maret 2024 20:34 Wib
Presiden minta TNI-Polri amati perkembangan teknologi dalam perang
Rabu, 28 Februari 2024 12:59 Wib
Presiden Jokowi apresiasi reformasi internal Mahkamah Agung
Selasa, 20 Februari 2024 11:46 Wib