"Pelaksanaan muktamar islah PPP dengan format itu harus mengakomodasi dan diikuti dua kubu yang berseteru," kata Ahmad Wafi Maimoen selaku Ketua DPW PPP Jateng kubu Djan Faridz di Semarang, Senin.
Ia mengharapkan kedua kubu membentuk tim yang masing-masing terdiri 10 hingga 15 orang untuk merencanakan pelaksanaan muktamar islah bersama.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Wafi ini, kedua kubu yang berseteru harus dilibatkan dalam pelaksanaan muktamar islah bersama, meskipun pemerintah telah menetapkan dan mengaktifkan surat keputusan mengenai kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Bandung.
"Pelibatan kedua belah pihak tidak hanya di tingkatan pusat, tapi juga di tingkat wilayah dan cabang," ujarnya.
Ia juga berharap muktamar islah bersama dapat dilakukan secepatnya karena pemerintah hanya memberi tenggat waktu selama enam bulan guna penyelesaian konflik internal.
"Jika muktamar islah tidak dilakukan tahun ini, maka PPP yang akan dirugikan karena menyangkut verifikasi partai peserta pemilu mendatang," katanya.
Gus Wafi mengaku akan menyampaikan langsung usulan pelaksanaan muktamar islah bersama itu ke pengurus DPP PPP di Jakarta.
Ketua DPW PPP Jateng kubu Romahurmuzy, Masruhan Samsurie, saat dikonfirmasi pada kesempatan terpisah mengatakan bahwa pihaknya siap memelopori terselenggaranya muktamar PPP, sekaligus Jateng siap menjadi tuan rumah.