Pemprov Jateng tingkatkan kapasitas pegawai dalam kelola air

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education Netherlands di sela-sela acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam pernyataan di Semarang, Kamis, menyebutkan, penandatanganan kerja sama itu adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai Pemprov Jateng dalam penanganan ataupun pengelolaan air.

"Pengelolaan air ini, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti banjir, rob, dan kekeringan," kata Nana usai melaksanakan penandatanganan kerja sama.

Menurut dia, kerja sama tersebut sangat diperlukan karena hingga kini Jateng masih mengalami masalah pengelolaan air, seperti banjir, kekeringan saat musim kemarau, hingga rob di pesisir Pantura.

Pada musim kemarau 2023, kata dia, sebanyak 32 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kekeringan sehingga Pemprov Jateng menyalurkan setidaknya 33.060.300 liter air bersih ke daerah-daerah tersebut.

Ia mengatakan UNESCO-IHE Institute for Water Education dipilih sebagai mitra kerja sama karena merupakan salah satu lembaga pendidikan sektor air internasional di bawah UNESCO dan Pemerintah Belanda.

Apalagi, kata dia, UNESCO-IHE terbukti telah memperkuat upaya-upaya yang dilakukan perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga-tenaga profesional di sektor air.

"Sebenarnya Pemprov Jateng sudah pernah menjalin kerja sama pada 2016-2021. Pada kesempatan WWF ke-10 ini, kebetulan Mr Eddy Moors selaku Rektor UNESCO-IHE Institute For Water Education Netherlands juga hadir sini sehingga kami manfaatkan untuk menjalin kerja sama kembali," katanya.

"Alhamdulillah hari ini bisa melakukan penandatanganan Letter of Intent," tambah mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Setelah penandatanganan kerja sama tersebut, kata dia, tindak lanjutnya adalah melakukan pertemuan kedua belah pihak, baik dari pihak UNESCO ke Semarang atau Pemprov Jateng yang ke Belanda.

Pada kerja sama itu, lanjut dia, fokus yang akan digarap adalah mengenai peningkatan kapasitas SDM yang mencakup pengembangan sistem polder dan perlindungan pesisir, pengelolaan sanitasi dan air minum aman, pengelolaan limbah cair dan padat, adaptasi dan ketahanan perkotaan di kawasan pesisir Pantura Jateng, dan pengelolaan sumber daya air.

"Dengan adanya kerja sama ini, kami harapkan kapasitas SDM di Pemprov Jateng terus meningkat," katanya.

Dengan peningkatan kapasitas SDM, ia berharap mereka akan mampu mengelola sumber daya air dengan baik sehingga bisa mengatasi masalah-masalah banjir, kekeringan, maupun rob.

Meskipun demikian, diakui Nana, penanganan masalah-masalah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak.