Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bersama PT Bhimasena Power Indonesia sebagai pemilik pembangkit listrik tenaga uap Batang sepakat siap menuntaskan kasus stunting di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto di Batang, Jumat, mengatakan kedua pihak sepakat bersinergi memperkuat pada kader kesehatan dan pos pelayanan terpadu (posyandu) desa dengan memberikan pelatihan dan pemahaman tentang stunting.
"Kami sampaikan terima kasih pada BPI yang tidak ada lelahnya bersinergi untuk menanggulangi stunting di daerah ini," katanya.
Pada kesempatan itu, Didiet juga menyampaikan bahwa PT BPI merupakan satu-satunya perusahaan swasta di Kabupaten Batang yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lengkap dan selalu bermitra dengan pemerintah.
Kegiatan Seminar Kesehatan pencegahan stunting bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu 14 Desa sekitar PLTU Batang itu sendiri merupakan pelatihan tahap kedua bagi mereka.
Hasil temuan pada kegiatan penimbangan pertama, kader posyandu belum maksimal dalam pemanfaatan peralatan dan buku KIA. Sehingga dibutuhkan pelatihan tahap kedua yang hari ini digelar.
"Dengan adanya pelatihan tahap kedua ini, diharapkan kader posyandu bisa lebih maksimal dalam melakukan upaya pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Kudus gagas caping kalo masuk pelajaran demi pelestarian
Sabtu, 27 April 2024 5:18 Wib
Pemkab Batang komitmen tekan kenaikan harga bawang merah di pasaran
Jumat, 26 April 2024 16:32 Wib
Pemkab Banyumas siapkan nobar timnas U-23 babak semifinal Piala Asia
Jumat, 26 April 2024 13:31 Wib
Pemkab Batang wajibkan siswa ikut pramuka
Jumat, 26 April 2024 8:55 Wib
Sambut HUT Ke-58, Pemkab Batang gelar festival kirab budaya
Jumat, 26 April 2024 6:00 Wib
Pemkab Batang ingatkan jamaah haji jaga nama baik bangsa Indonesia
Kamis, 25 April 2024 15:49 Wib
Pemkab Kudus perkuat kolaborasi dengan Ombudsman awasi layanan publik
Kamis, 25 April 2024 8:45 Wib
Demak optimalkan aplikasi Si-Monik untuk pengawasan bantuan ke desa
Kamis, 25 April 2024 8:42 Wib