Ganjar gelontorkan Rp8,4 triliun untuk infrastruktur desa

Semarang (ANTARA) - Meski sudah mendapat Dana Desa dari pemerintah pusat, desa-desa di Jawa Tengah masih mendapat gelontoran anggaran dari pemerintah provinsi setempat.

Sejak tahun 2013 total bantuan keuangan desa yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencapai Rp8,4 triliun.

Bantuan keuangan itu merupakan wujud kepedulian Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Berdasarkan data rekapitulasi bantuan keuangan (bankeu) desa tercatat sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, total Rp6.744.345.463.000.

Rinciannya, tahun 2013 sebanyak Rp31,8 miliar, 2014 Rp299,7 miliar, 2015 Rp349,37 miliar, 2016 Rp85,4 miliar, 2017 Rp492,63 miliar, dan 2018 Rp674,3 miliar.

Jumlah bankeu desa pada periode kedua Ganjar Pranowo semakin meningkat yakni pada tahun 2019 Rp1,14 triliun, 2020 Rp1,043 triliun, 2021 Rp1,011 triliun, dan 2022 Rp1,613 triliun.

Sedangkan pada tahun 2023 akan digelontorkan bankeu senilai Rp1,7 triliun sehingga jika ditotal hingga akhir tahun ini, maka bankeu akan mencapai Rp8,4 triliun lebih.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jateng Nur Kholis mengatakan, bankeu ini membantu desa untuk percepatan pembangunan.

“Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan desa, talud dan irigasi pertanian, kantor desa, sarana olahraga, alat kesenian dan lain sebagainya,” katanya.

Selain itu, anggaran tersebut juga berguna untuk membantu penanganan COVID-19.

“Saat itu 40 persen dana desa dari pusat digunakan untuk BLT. Nah dengan adanya Bankeu Sarpras dari provinsi, desa bisa membangun hingga tahun 2023 ini," terangnya di komplek kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa.

Selain membantu pembangunan sarana dan prasarana desa, kata Kholis, bankeu juga meningkatkan gotong-royong karena dalam pembangunan diarahkan secara swakelola dengan padat karya.

"Diarahkan untuk menggunakan tenaga kerja dari warga miskin, dan tenaga ahli yang memang keahliannya sehingga bisa menjaga kualitas bangunan yang dibangun. Jadi kita memikirkan warga miskin tapi kualitas bangunan tetap harus terjaga,"ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dana desa diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan kemajuan Indonesia.

Dengan dana desa tersebut, diharapkan desa-desa dapat maju dan berkembang.

“Pemerintah hanya memfasilitasi, pengguna dana desa yang bekerja. Saya titip pesan, tolong penggunaan dana desa benar-benar sesuai program, transparan, akuntabel dan bermanfaat. Tolong libatkan masyarakat dan buka ruang informasi publik seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” katanya. (LHP)