Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang rumahnya ambruk akibat hujan deras di Kampung Kiringan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.
Rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis, menyebutkan rumah itu dengan tiga kamar dihuni sembilan orang, sedangkan musibah yang mengakibatkan seorang penghuni luka ringan tertimpa reruntuhan atap itu terjadi pada 29 Oktober 2022.
Bantuan tersebut berasal dari Baznas dan PMI, sedangkan penyerahan secara simbolis oleh Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dan jajarannya kepada penghuni rumah itu pada Rabu (2/11).
Pemilik rumah, Mujidah (27), menceritakan musibah terjadi pada Sabtu (29/10), sekitar pukul 15.00 WIB saat terjadi hujan deras di daerah setempat.
"Hujannya deras, kemudian (rumah, red.) ambruk karena tidak kuat menahan (air hujan, red.). Selama ini memang belum sempat renovasi rumah, karena saya juga kerja serabutan," katanya.
Seorang penghuni lainnya yang juga neneknya Mujidah, bernama Wasijem (65), menyatakan berterima kasih karena bantuan tersebut bermanfaat untuk pembangunan kembali rumahnya.
"Sangat senang dan berterima kasih karena dicukupi untuk dibangun kembali,” katanya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menyebut rumah yang ambruk itu termasuk tidak layak huni sehingga dinilai layak menerima bantuan.
Bantuan diberikan setelah melalui identifikasi dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan selanjutnya dilaporkan ke satgas penanganan rumah tidak layak huni.
"Nah untuk eksekusinya ada dua jenis, yaitu Baznas untuk yang tidak memiliki syarat kepemilikan dan sewa, sedangkan yang memiliki syarat kepemilikan dan hak milik, menggunakan dana APBD,” katanya.
Dia menyebutkan terdapat 1.200 rumah tidak layak huni di daerah itu.
Berdasarkan aturan dari kementerian terkait dan pemerintah provinsi, terdapat kriteria rumah tidak layak huni yang bisa diketahui, antara lain atap masih genting yang rapuh, dinding separuh papan atau bambu, dan lantai tanah.
"Tapi untuk Kota Magelang sangat sulit yang sesuai dengan ketiganya, sehingga kita melihat jika salah satu ada yang rusak kita masukkan saja, yang pasti mereka status tanahnya jelas,” ujarnya.
Penerima bantuan juga harus melalui klarifikasi lebih lanjut dengan petugas agar bantuan tepat sasaran.
"Kalau menurut kelurahan datanya sudah masuk, nanti akan kita klarifikasi lagi supaya benar-benar tepat sasaran. Karena nama-nama penerima bantuan harus masuk ke APBD, dan dari 1.200 ada yang sudah layak huni berdasarkan pendataan tahun ini. Insyaallah 2023 akan kami tuntaskan,” katanya.
