Purwokerto (ANTARA) - Pembahasan mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana menjadi arus isu utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022. Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjadikan mitigasi sebagai salah satu program prioritas.
Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 terkait dengan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Selain itu, strategi penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana memang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah telah menyusun kerangka konsep kerja terkait pengurangan risiko bencana termasuk mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan dari kejadian bencana.
Koordinator Bidang Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indra Permanajati mengatakan, untuk mendukung berbagai rumusan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memperkuat kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana.
Menurut dia, kapasitas yang dimiliki tiap-tiap daerah menjadi parameter yang sangat penting yang dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan program pengurangan risiko bencana.
Pada saat ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk pengelolaan risiko bencana salah satunya adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 mengenai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Kendati demikian, berbagai instrumen kebijakan yang dipersiapkan perlu didukung dengan kolaborasi berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai target yang diharapkan, salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas daerah.
Menurut anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia itu, penguatan kapasitas daerah dapat didukung dengan data, informasi dan peta risiko bencana di masing-masing daerah. Selain itu juga mengoptimalkan program literasi kebencanaan serta meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana yang ada di masing-masing daerah.
Upaya lain guna mendukung penguatan kapasitas daerah adalah menggencarkan sosialisasi mengenai adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat serta mengoptimalkan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
Yang juga tidak kalah penting, adalah mewujudkan masyarakat tangguh bencana serta terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kebencanaan guna mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pengurangan risiko bencana.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan program desa tangguh bencana agar tiap-tiap desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Penguatan kapasitas masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena dalam upaya membangun ketangguhan bencana diperlukan keterlibatan dan juga peran aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Pencegahan Bencana
Dr. Indra Permanajati juga menambahkan, hal lain yang dapat mendukung penguatan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan cara meningkatkan program-program pencegahan atau mitigasi.
Hal ini senada dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022, Rabu (23/2) yaitu bahwa program penanggulangan bencana harus berorientasi pada upaya pencegahan.
Indra yang merupakan anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu menjelaskan bahwa dalam upaya penanganan bencana perlu upaya untuk mencegah agar bencana tidak terjadi serta upaya agar masyarakat memiliki kesiapan ketika bencana terjadi.
Prinsip untuk mencegah agar bencana tidak terjadi atau setidaknya mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan berlaku bagi jenis bencana longsor, banjir, penurunan tanah dan bencana lain yang bisa disebabkan karena perilaku manusia.
Namun untuk bencana yang murni karena faktor alam seperti gempa, tsunami dan erupsi gunung api maka yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan masyarakat untuk tangguh dan dapat menentukan langkah pengamanan personal atau mengetahui langkah evakuasi saat bencana terjadi.
Dalam implementasinya, upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan saat terjadi bencana telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Jawa Tengah.
Upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi yang bersifat masif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, mengetahui tanda-tanda awal bencana dan potensi bencana yang ada di sekitarnya serta mengetahui langkah evakuasi yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara Andri Sulistyo mengatakan, upaya untuk mengoptimalkan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat juga terus dilakukan guna mendorong budaya sadar bencana di wilayah setempat di samping mengoptimalkan alat peringatan dini bencana.
Pelibatan masyarakat untuk mendorong budaya tangguh bencana diperkuat melalui program Desa Tangguh Bencana. Pemkab Banjarnegara menargetkan untuk membentuk sebanyak 159 desa tangguh bencana guna meningkatkan kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah setempat.
Langkah tersebut sesuai dengan model pentahelix yang dicanangkan pemerintah dalam program penanganan bencana, yaitu membangun sinergi bersama semua pihak terkait, termasuk juga masyarakat.
Strategi penanganan bencana memang membutuhkan peran banyak pihak, kesiapsiagaan dan budaya tangguh bencana memang harus dibangun hingga tingkat terkecil, bahkan jika perlu hingga tingkat keluarga.
Kendati demikian, yang juga tidak kalah penting selain terus berupaya untuk memperkuat program mitigasi bencana, adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan keselamatan. T.W004
