Solo (ANTARA) - Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Pujiono mendukung perwujudan keadilan dengan penegakan hukum berlandaskan hati nurani.
"Ini sesuai dengan pemikiran Jaksa Agung ST Burhanuddin," kata Guru Besar di Fakultas Hukum UNS itu di Solo, Jumat.
Ia mengatakan pemikiran tersebut bisa mereformasi penegakan hukum menjadi lebih humanis. Dengan pemikiran tersebut, dikatakannya, hukum tidak lagi sekadar untuk membuat rasa sakit tetapi juga mampu bertransformasi menjadi alat stabilisasi kondisi menuju kehidupan harmonis di masyarakat.
"Gagasan atau pemikiran jaksa agung selaku pemegang hak oportunitas itu sangat bagus, visioner, dan patut didukung oleh seluruh stakeholder serta diimplementasikan oleh penegak hukum terutama para jaksa," katanya.
Menurut dia, penegakan hukum dengan tetap memperhatikan hati nurani dapat mengubah paradigma penegakan hukum dari keadilan retributif yakni pembalasan menuju keadilan restoratif.
Baca juga: Jaksa Agung: Sumber dari hukum adalah moral
"Dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum memang diperlukan hati nurani. Norma hukum adalah manifestasi nilai yang bersumber dari moral, etik atau rasa kebatinan manusia yang luhur," katanya.
Ia mengatakan melalui hati nurani yang bersumber dari suara kebenaran, kebaikan, dan ketepatan maka keadilan dapat diciptakan.
"Sebaliknya, jika hati nurani terpendam oleh kepentingan lain selain kepentingan penegakan hukum maka yang terjadi adalah munculnya ketidakadilan dalam praktek penegakan hukum," katanya.
Dalam konsep itu, dikatakannya, kasus-kasus yang relatif ringan dengan parameter yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak perlu lagi diselesaikan di meja hijau.
"Selama masih dimungkinkan untuk 'restorative justice', maka langkah tersebut sebaiknya diambil," katanya.
Baca juga: Unsoed kukuhkan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai profesor
Baca juga: Polres Sukoharjo terapkan keadilan restoratif dalam kasus pencurian sepeda motor
Berita Terkait
Pakar sarankan tingkatkan indeks pertanaman dibanding cetak sawah baru 1 juta hektare
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
Pakar pastikan kemasan produk AMDK aman
Sabtu, 30 Maret 2024 17:41 Wib
Pakar : Lembaga Perlindungan Data Pribadi perlu segera dibentuk
Selasa, 12 Maret 2024 10:50 Wib
Pakar kebijakan publik apresiasi wacana KUA layani semua agama
Rabu, 28 Februari 2024 13:40 Wib
Pakar: Kebijakan impor beras wujud upaya pemerintah kendalikan harga
Senin, 26 Februari 2024 21:42 Wib
Pakar: Hari Kehakiman momentum MA menengok kembali hukum lokal
Jumat, 23 Februari 2024 8:41 Wib
Pakar: Putusan hakim harus berpihak pada kebenaran
Jumat, 23 Februari 2024 8:39 Wib
Fakultas Ilmu Kesehatan UMP dalami peran bidan dalam pencegahan penyakit ginjal
Sabtu, 17 Februari 2024 14:25 Wib