Komisi II sebut MPP Surakarta bisa jadi contoh bagi daerah lain

Solo, Jateng (ANTARA) - Pimpinan Komisi II DPR menyatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta, Jawa Tengah, bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami dari Komisi II DPR melakukan kunjungan ke Surakarta untuk melihat bagaimana pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik, ada pelayanan Kantor Imigrasi hingga kepolisian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di sela kunjungannya di MPP Surakarta, Kamis.

Ia juga menekankan kepada kepala daerah lain agar menjadikan keberadaan MPP Surakarta sebagai percontohan sehingga bisa diterapkan di daerah masing-masing.

Baca juga: Wali Kota Magelang tandatangani komitmen penyelenggaraan MPP

"Termasuk jika nanti ada kendala apa akan kami koordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait dalam rapat kerja," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan berdasarkan penilaian Ombudsman, pelayanan masyarakat di Kota Solo masuk dalam zona hijau yang artinya memiliki tingkat kepatuhan tinggi sejak tahun 2018.

"Oleh karena itu, kami menyambut gembira dengan keberadaan MPP ini, artinya menunjukkan bahwa Kota Solo terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyambut baik kunjungan dari Komisi II DPR RI tersebut.

"Insya Allah kalau MPP di Solo mungkin yang paling lengkap, di sini ada mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Kantor Imigrasi," katanya.

Bahkan, dikatakannya, dalam waktu dekat ini akan ada penambahan baru untuk pelayanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta sejumlah pelayanan yang lain.

"Kami akan terus tambahkan pelayanan-pelayanan yang lain agar masyarakat dimudahkan, intinya kami ingin pelayanan yang cepat, murah, dan mudah," demikian Wali Kota Solo.

Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo apresiasi peresmian MPP Pati di tengah pandemi
Baca juga: MPP Banyumas luncurkan pelayanan HAKI dan administrasi hukum umum