Jokowi: Pemerintah sudah temukan jurus atasi defisit BPJS Kesehatan

id Presiden Jokowi,BPJS Kesehatan,Jaminan Kesehatan Nasional

Jokowi: Pemerintah sudah temukan jurus atasi defisit BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan usai melakukan inspeksi mendadak di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019), untuk memeriksa pelayanan BPJS Kesehatan. ANTARA/Bayu Prasetyo

Cilegon, Banten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan jurus untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin tahun depan sudah ketemu jurusnya," kata Presiden usai melakukan inspeksi mendadak di RSUD Cilegon, Banten, Jumat.

Presiden menjelaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan memaparkan upaya tersebut.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah telah kucurkan Rp115 triliun untuk BPJS Kesehatan

Ia mengatakan, keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim jaminan kesehatan ke sejumlah rumah sakit terjadi karena defisit anggaran.

Saat melakukan inspeksi di RSUD Cilegon, Presiden berdiskusi dengan sejumlah pasien yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.

"Hampir 90 persen lebih menggunakan BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain, 70-80 persen itu PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis, yang sisanya 20 persen itu pakai yang mandiri," ujar Presiden.
 
Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga saat inspeksi mendadak di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019) untuk mengecek pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (ANTARA/Bayu Prasetyo)


Presiden meminta pemerintah daerah memperbaiki fasilitas pelayanan untuk pasien di rumah sakit-rumah sakit daerah.

"Masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya masih belum diperbaiki. Tapi itu tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi," kata Jokowi.

Presiden sebelumnya juga melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek pelayanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Lampung dan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan harus memperbaiki tata kelola untuk mengurangi defisit anggaran. 

Baca juga: BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS terbukti tingkatkan kualitas hidup masyarakat
Baca juga: Menkes: perlu data benar untuk subsidi BPJS
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar