Pemkot Magelang raih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2019

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan predikat "BB" atau sangat baik karena dinilai sukses dalam perencanaan pembangunan yang promasyarakat.

"Tidak hanya fisik, tapi juga pembangunan nonfisik. Pemberdayaan masyarakat juga kami prioritaskan seperti memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan. Ini tidak lain agar kesejahteraan masyarakat meningkat juga menekan angka pengangguran," kata Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dalam keterangan tertulis di Magelang, Selasa.

Penghargaan diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Tengah 2020 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa.

Sigit mengatakan dalam perencanaan pembangunan, Pemkot Magelang selalu meminta masukan dari masyarakat secara langsung melalui musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota.

"Serta bisa juga disampaikan melalui aplikasi yang disediakan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Humas Pemkot Magelang.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Joko Suparno menerangkan penghargaan yang diinisiasi Bappeda Jawa Tengah itu ajang pemberian apresiasi kepada daerah yang dianggap sukses dalam perencanaan pembangunan yang promasyarakat.

Ia mengatakan predikat "BB" merupakan capaian membanggakan bagi Kota Magelang karena telah dinilai bagus dari segi dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Jawa Tengah.

"Dari segi dokumen perencanaan dan capaian pembangunan kita dinilai bagus. Dalam artian bagus pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan turun," ujar dia.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, katanya, Kota Magelang selalu meningkat. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi 6,107 persen, naik dari pertumbuhan pada 2017 yang 5,804 persen.

Seiring dengan hal itu, katanya, kemiskinan turun dari 8,75 pada 2017 menjadi 7,87 pada 2018.

Joko mengungkapkan predikat itu tidak lepas dari proses seleksi dan tahapan panjang.

Pada tahapan terakhir, pemkot mengikuti penilaian, berupa presentasi proses perencanaan di hadapan tim penilai independen Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga, Februari 2019.

"Semoga tahun depan terbaik lagi dan bisa maju ke tingkat nasional," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan RKPD 2019 merupakan usulan dari bawah, berupa musrenbang dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, sedangkan dari atas berupa sinkronisasi dan sinergitas yang terdiri atas aspek teknokratik, politik, dan akuntabilitas.