Menunggu realisasi janji sang petahana

id ganjar

Menunggu realisasi janji sang petahana

Ilustrasi - Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen dipanggul para pendukungnya. (Foto: Wisnu Adhi Nugroho)

Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen bisa bernapas lega menyusul hasil hitung cepat yang menempatkan duet ini sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2018.

Mengingat rentang selisih perolehan suaranya dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan Ida Fauziyah hampir 20 persen, tampaknya penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kelak juga tidak akan bisa mengubah pasangan pemenang.

Hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah pihak setelah pemungutan suara menunjukkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar itu mengungguli lawan politiknya.

Kendati demikian, persentase perolehan suara pasangan Ganjar dan Yasin berdasarkan hasil hitung cepat, tidak ada yang bisa mencapai 60 persen. Hasil hitung cepat LSI (Denny J.A.) menyebutkan bahwa pasangan Ganjar dan Yasin meraih 59,62 persen suara, sedangkan pasangan Sudirman dan Ida meraih 40,38 persen suara.

Pasangan Ganjar dan Yasin sendiri memiliki visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" dengan slogan "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" (Tetap tidak korupsi dan tidak membohongi). Itulah jargon yang kerap diserukan Sang Petahana selama masa kampanye, mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Pasangan cagub bernomor urut 1 ini akan menempatkan rakyat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan, serta memperkuat akses rakyat terhadap sumber daya politik, ekonomi sosial, serta budaya, menjadi masyarakat yang guyub makmur.

Selain itu, pasangan tersebut ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menyebar, inklusif, dan berkualitas dengan tagline "Jateng Berdaya", yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, tanggap kebutuhan anak dan berkelanjutan, bertumpu pada pinsip-prinsip budaya gotong royong.

Yang selalu ditekankan dan telah dilaksanakan Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jateng pada periode pertama (2013-2018) adalah memperkuat penyelenggara pemerintah yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel guna menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat, nyaman, dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terciptanya relasi sosial yang aman serta tidak diskriminatif.

Terkait dengan Program Kartu Tani yang diinisiasi Ganjar Pranowo dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 itu, mempunyai tujuan untuk mengantisipasi berbagai praktik penyelewengan serta penyelundupan pada distribusi pupuk bersubsidi.

Pria kelahiran 28 Oktober 1968 itu menilai Program Kartu Tani menjadi momentum bagi para petani di Jateng menuju pertanian modern. Hal itu karena kartu ini memuat data penting sebagai basis program, baik subsidi maupun asuransi gagal panen.

Guna menjamin ketersediaan pupuk, Ganjar mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan dinas terkait lainnya, sekaligus mengimbau petani menggunakan pupuk sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan.

Beralih ke pelayanan masyarakat, Ganjar selama kurang lebih lima tahun menjabat sudah menancapkan nilai-nilai dalam birokrasi, yakni pemerintahan yang transparan, yang bersih, dan pemerintahan yang melayani berbagai bidang dengan mudah, murah, serta cepat.

Suami dari Siti Atikoh Supriyanti itu menyebutkan bahwa hal tersebut akan menjadi modal yang akan dipakainya untuk menggerakkan pemerintahan jika dirinya kembali terpilih untuk jabatan periode yang kedua.

Mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Ganjar telah menyatakan komitmen antikorupsinya serta menginstruksikan jajarannya untuk melakukan hal serupa.

Selama kepemimpinan Ganjar Pranowo periode pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan penghargaan sebanyak tiga kali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian dan pencegahan gratifikasi.

Nama Ganjar disebut-sebut sejumlah pihak terlibat kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat menduduki kursi sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia meskipun hingga saat ini tidak ada bukti kuat terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin mengusulkan tentang pemberdayaan perekonomian kerakyatan melalui pesantren agar ribuan pondok pesantren yang tersebar di 35 kabupaten dan kota bisa menjadi mandiri.

Putra ulama karismatik Kiai Haji Maimoen Zubaer itu berharap angka kemiskinan di Provinsi Jateng yang masih relatif cukup tinggi bisa berkurang secara signifikan melalui Program Ekotren tersebut.

Program itu sekaligus bisa mengembangkan cara pandang masyarakat tentang kewirausahaan karena dua modal sosial, yaitu masjid dan pondok pesantren mempunyai potensi besar.

Ketika Program Ekotren berjalan, baik masjid maupun pondok pesantren, diharapkan bisa mandiri sekaligus juga menghidupi lingkungan sekitarnya.

 
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar