Semarang, 17/7 (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mendorong pemerintah kota setempat agar sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 bisa lebih ditekan.
"Sebenarnya pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Semarang sudah semakin baik. Salah satunya ditunjukkan besarnya silpa," kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono di Semarang, Senin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan Silpa 2016 sudah relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Pada 2015, kata dia, besaran anggaran Pemkot Semarang yang belum terserap masih cukup besar sehingga ketika itu sampai menyisakan silpa mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Namun, ia menyebutkan pada 2016 besaran Silpa Pemkot Semarang sudah mampu ditekan hingga menjadi Rp818 miliar sehingga mengartikan penyerapan anggaran sudah berjalan semakin baik.
"Kami apresiasi juga keberhasilan Pemkot Semarang yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pada 2016," katanya.
Meski demikian, Suharsono mengakui silpa yang masih Rp818 miliar masih relatif besar, di antaranya karena adanya keterlambatan transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Ya, jadinya membuat dana tersebut tidak bisa terserap secara maksimal. Silpa juga berasal dari beberapa alokasi kegiatan pembebasan lahan yang belum bisa direalisasikan," katanya.
Tentunya, kata dia, silpa akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang sudah direncanakan.
"Kami akan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan kegiatan, beserta anggaran. Kami berharap penyerapan anggaran tahun ini bisa lebih maksimal agar silpanya turun," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebutkan pada tahun anggaran 2016 masih menyisakan silpa sekitar Rp818 miliar karena ada beberapa penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Oleh karena itu, Hendi, sapaan akrab orang nomor satu di Semarang itu meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih bekerja keras untuk merealisasikan setiap program.
"Program-program pengembangan infrstruktur di Kota Semarang terus berjalan. Penataan infrastruktur memang sangat penting bagi Semarang sebagai kota perdagangan barang dan jasa," katanya.
