Pekalongan, ANTARA JATENG - Asosiasi Pursesaine Indonesia Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta pemerintah daerah setempat melakukan pengerukan sedimentasi di muara pelabuhan karena kapal nelayan sudah kesulitan keluar dan masuk ke dermaga.
Ketua Asosiasi Pursesaine Indonesia (API) Kota Pekalongan, Mofid di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa seharusnya pemkot lebih proaktif menjalin komunikasi dengan Pelabuhan Perikanan Nasional Pekalongan (PPNP) umtuk mencari solusi mengatasi masalah sedimentasi muara pelabuhan ini.
"Pengerukan lumpur di muara pelabuhan memang menjadi kewenangan pusat. Oleh karena, kami mendesak pemkot proaktif dan lebih intensif berkomunikasi dengan PPNP sebagai perwakilan pusat," katanya.
Ia mengatakan, saat ini pendangkalan lumpur di muara pelabuhan sudah mencapai sekitar dua meter sehingga kapal nelayan kesulitan keluar dan masuk ke dermaga.
Jika pendangkalan lumpur itu terus dibiarkan, kata dia, maka dipastikan kapal nelayan khususnya jenis pursesaine tidak berani keluar dan masuk ke pelabuhan.
"Jika pun harus masuk ke muara pelabuhan maka kapal berbobot besar harus ditarik dengan kapal tongkang karena endapan lumpur sudah cukup tinggi," katanya.
Ia mengusulkan pada pemkot dapat bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang berkompeten untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap masalah pendangkalan lumpur di muara pelabuhan.
Pemkot, kata dia, bisa bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung untuk melakukan penelitian hingga menghasilkan solusi yang dapat mengatasi pendangkalan muara pelabuhan.
"Akan tetapi, sudah kami katakan jika pengerukan lumpur pelabuhan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diwakili oleh PPNP sehingga solusinya pemkot harus melakukan komunikasi intensif dengan instansi tersebut agar semua masalah itu cepat teratasi," katanya.
