Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap proyek normalisasi Sungai Plumbon untuk penanggulangan banjir bisa dimulai pada 2023, seiring dengan dilakukannya pembebasan lahan.
"Itu proyek dari Kementerian PUPR melalui bantuan World Bank. Tugas Pemkot (Pemerintah Kota Semarang, red.) untuk pembebasan Sungai Tenggang kan pembebasan lahan ya," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Rabu.
Ia memastikan anggaran untuk pembebasan lahan Sungai Plumbon sudah siap, dan saat ini sudah dibuatkan SK (surat keputusan) tim pembebasan lahan untuk proyek normalisasi sungai tersebut.
"Untuk pembebasan lahan, kemarin baru dibuat SK tim. Jadi, nanti pembebasan lahan tahapannya kan sama dengan yang lain, yakni pembuatan SK tim, rapat dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Kemudian, ada peta bidang, peta ukur, tahapan alas hak, dan sebagainya. Baru keluar appraisal, baru nanti keluar (besaran, red.) ganti ruginya," katanya.
Menurut dia, normalisasi Sungai Plumbon memang mendesak dilakukan karena kapasitasnya yang sudah tidak memungkinkan jika terdapat kiriman debit air yang besar dari hulu sungai.
"Itu kan awalnya dari kunjungan Pak Menteri PUPR saat banjir 6 Januari lalu. Kemudian, beliau 'mirsani' (melihat) perlu normalisasi Kali Plumbon karena kondisinya tidak seimbang dengan Kali Beringin," katanya.
Untuk Sungai Beringin memang sudah dilakukan normalisasi, sedangkan lebar Sungai Plumbon masih kecil dan perlu dinormalisasi agar tidak meluap.
"Anggaran pemkot sudah siap karena dari awal Pak Menteri (PUPR) menyampaikan setiap anggaran pusat berimplikasi sosial terhadap pemerintah daerah. Itu dibantu World Bank," katanya.
Diakuinya, bantuan dari World Bank memang berbeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan persyaratan yang dipenuhi.
"(Normalisasi Sungai Plumbon, red.) Itu sudah terprogram di Kota Semarang sehingga diharapkan tahun ini sudah mulai progresnya berjalan," pungkasnya.
