Satgas Pangan pastikan penyaluran bansos pangan di Jateng aman
Semarang (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial pangan di wilayah Jawa Tengah sejauh ini aman dan tidak ada temuan hal-hal yang signifikan, seperti penyimpangan.
"Secara umum di Jateng untuk penyaluran bansos aman. Tidak ditemukan hal-hal yang signifikan," kata Wakil Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Semarang, Senin, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Hotel MG Setos, Semarang.
Menurut dia, Satgas Pangan mengawasi penyaluran bansos pangan dari hulu sampai hilir, dimulai dari kedatangan barang, jalur distribusi, hingga sampai kepada penerima bantuan tersebut.
"Semuanya kami monitoring secara periodik karena saling berkaitan. Karena program pemerintah kan banyak komoditas, itu jumlahya bisa dilihat sehingga harus terus dikomunikasikan," katanya.
Jangan sampai, kata dia, nantinya mengganggu ketersediaan barang untuk masyarakat umum yang bukan penerima bantuan sehingga koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.
Selain itu, Helfi menekankan bahwa data penerima bantuan pangan harus diperbaharui secara periodik untuk mengantisipasi salah sasaran, misalnya orang yang semestinya sudah tidak menerima tetapi masih terdata penerima.
"Jadi, datanya harus divalidasi setiap saat. Misalnya, orangnya sudah meninggal, pindah tempat tinggal, atau pindah status. Itu makanya, kami terus progres datanya jangan sampai terjadi salah sasaran," katanya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebutkan pihaknya selalu mengikuti data yang sudah diputuskan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan.
Kebetulan, Pos Indonesia dipercaya untuk mendistribusikan bantuan pangan telur dan daging ayam bagi keluarga risiko stunting (KRS) di Jateng, sedangkan di area lain juga mendistribusikan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam pelaksanaan di lapangan, Ana, sapaan akrabnya, memastikan Pos Indonesia tetap melakukan validasi terhadap data penerima, misalnya ada penerima sudah meninggal dunia masih terdata, dan sebagainya.
"Justru dengan data-data fakta di lapangan ini kami membantu pemerintah untuk melakukan validasi sehingga yang dikuatirkan tidak terjadi. Karena begitu tidak ditemukan karena meninggal, mutasi, enggak akan dapat," pungkasnya.
Baca juga: Bapanas sebut harga jagung sumbang kenaikan harga telur
"Secara umum di Jateng untuk penyaluran bansos aman. Tidak ditemukan hal-hal yang signifikan," kata Wakil Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Semarang, Senin, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Hotel MG Setos, Semarang.
Menurut dia, Satgas Pangan mengawasi penyaluran bansos pangan dari hulu sampai hilir, dimulai dari kedatangan barang, jalur distribusi, hingga sampai kepada penerima bantuan tersebut.
"Semuanya kami monitoring secara periodik karena saling berkaitan. Karena program pemerintah kan banyak komoditas, itu jumlahya bisa dilihat sehingga harus terus dikomunikasikan," katanya.
Jangan sampai, kata dia, nantinya mengganggu ketersediaan barang untuk masyarakat umum yang bukan penerima bantuan sehingga koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.
Selain itu, Helfi menekankan bahwa data penerima bantuan pangan harus diperbaharui secara periodik untuk mengantisipasi salah sasaran, misalnya orang yang semestinya sudah tidak menerima tetapi masih terdata penerima.
"Jadi, datanya harus divalidasi setiap saat. Misalnya, orangnya sudah meninggal, pindah tempat tinggal, atau pindah status. Itu makanya, kami terus progres datanya jangan sampai terjadi salah sasaran," katanya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebutkan pihaknya selalu mengikuti data yang sudah diputuskan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan.
Kebetulan, Pos Indonesia dipercaya untuk mendistribusikan bantuan pangan telur dan daging ayam bagi keluarga risiko stunting (KRS) di Jateng, sedangkan di area lain juga mendistribusikan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam pelaksanaan di lapangan, Ana, sapaan akrabnya, memastikan Pos Indonesia tetap melakukan validasi terhadap data penerima, misalnya ada penerima sudah meninggal dunia masih terdata, dan sebagainya.
"Justru dengan data-data fakta di lapangan ini kami membantu pemerintah untuk melakukan validasi sehingga yang dikuatirkan tidak terjadi. Karena begitu tidak ditemukan karena meninggal, mutasi, enggak akan dapat," pungkasnya.
Baca juga: Bapanas sebut harga jagung sumbang kenaikan harga telur