Kudus (ANTARA) - Pasangan calon terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton melakukan koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Kudus untuk sinkronisasi program kerja sebelum pelantikan.
"Pertemuan dengan sejumlah OPD Pemkab Kudus pada hari ini (2/1) dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, dan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, ketika dilantik, bisa langsung kerja," kata Sam'ani Intakoris didampingi Bellinda usai silaturahmi pasangan calon terpilih di Lantai IV Gedung Setda Kudus, Jawa Tengah, Kamis.
Sam'ani berharap pelayanan masyarakat tidak sampai tertunda, mengingat sudah memasuki musim hujan yang memiliki potensi terjadi bencana alam dan munculnya penyakit.
Selain itu, kata dia, diprediksi tahun ini juga ada kontraksi ekonomi sehingga berpengaruh pada politik, ekonomi, sosial, dan APBD Kabupaten Kudus.
"Tentunya harus pintar-pintar mencari solusi," ujarnya.
Dalam sinkronisasi anggaran tersebut, menurut dia, dari 20 visi dan misi saat kampanye, sudah 16 program prioritas diakomodasi oleh Pemkab Kudus. Lima program lainnya masih perlu sinkronisasi lanjutan.
Dari kelima program tersebut, kata dia, di antaranya ada program token atau pulsa listrik gratis untuk tempat ibadah, bantuan melahirkan, dan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena masih membutuhkan payung hukum dalam bentuk peraturan bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti membenarkan bahwa kehadiran pasangan calon terpilih dalam rangka sinkronisasi dengan visi dan misinya.
"Memanfaatkan masa transisi sebelum dilantik sehingga nantinya program bisa dijalankan," ujarnya.
Dari 20 visi dan misi saat kampanye, kata dia, sudah ada 16 program yang diakomodasi, selebihnya masih perlu sinkronisasi dengan tim pasangan calon terpilih.
"Nantinya, bersama tim tersebut akan berdiskusi sekaligus menyusun regulasi untuk mengakomodasi program yang membutuhkan payung hukum seperti token listrik gratis maupun bantuan untuk ibu hamil," ujarnya.
Ditargetkan pula bahwa pembahasan APBD Perubahan 2025 dimulai pada bulan Maret 2025, sedangkan penetapannya diperkirakan antara Juni dan Juli 2025.
Baca juga: Kawasan Jembatan Kembar di Kudus perlu dibangun taman
