Bupati Purbalingga: RKPD 2027 memprioritaskan infrastruktur-pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 16:33 WIB

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif berbicara dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Gedung OR Graha Adiguna, Sekretariat Daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga, Jateng (ANTARA) - Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 daerahnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

"RKPD harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Ini bukan sekadar target statistik, melainkan mandat moral dan konstitusional yang harus kita wujudkan bersama," katanya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Gedung OR Graha Adiguna, Sekretariat Daerah Purbalingga, Jateng, Jumat.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar agenda administratif, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam hal ini, kata dia, tema pembangunan tahun 2027 diarahkan pada akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial sebagai fase penting pencapaian visi RPJMD daerah.

Menurut dia, prioritas pembangunan infrastruktur mencakup peningkatan kualitas jalan, pengelolaan persampahan dan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan sistem kebencanaan, serta penataan kawasan kumuh.

"Pembangunan infrastruktur harus mampu melampaui fungsi fisiknya dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya dalam forum yang melibatkan unsur DPRD Kabupaten Purbalingga, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, dan media.

Di sektor pariwisata, kata dia, pemerintah daerah mendorong penguatan konektivitas antar destinasi, integrasi dengan ekonomi kreatif dan kuliner lokal, serta penguatan branding daerah sebagai destinasi NEWA (Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism).

Menurut dia, pengembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

"Pengembangan pariwisata harus dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya menjangkau pelaku usaha lokal dan masyarakat di berbagai wilayah," katanya.

Dalam paparan target kinerja 2027, dia mengatakan pemerintah daerah menargetkan tingkat kemiskinan turun pada kisaran 11,86-11,36 persen, pertumbuhan ekonomi 5,1-6,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5-4,33 persen, Indeks Pembangunan Manusia 72,35, serta Indeks Reformasi Birokrasi 83,5.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif, transparan, dan akuntabel serta meninggalkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

"Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis hasil," kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo mengatakan forum konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan serta menyepakati permasalahan, isu strategis, dan prioritas daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027.

"Agenda forum meliputi penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, arahan Ranwal RKPD Tahun 2027 oleh Bupati, serta masukan permasalahan, isu strategis, dan prioritas daerah dari peserta forum," katanya.

Baca juga: Wakil Bupati: TMMD memperkuat semangat gotong royong di Purbalingga