Wabup Purbalingga: Otonomi daerah harus berdampak nyata bagi warga dan tepat sasaran

Senin, 27 April 2026 16:14 WIB

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026 di halaman Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (27/4/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Dimas Prasetyahani menegaskan otonomi daerah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi dan kebijakan yang tepat sasaran.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan komitmen dalam rangka akselerasi pembangunan Kabupaten Purbalingga yang lebih maju dan mandiri,” katanya saat Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026 di halaman Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin.

Dalam upacara Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap tanggal 25 April tersebut, Wabup juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menekankan pentingnya memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam sambutan tertulis itu, Mendagri menegaskan otonomi daerah harus mendorong kemandirian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap selaras terhadap arah pembangunan nasional.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Digitalisasi layanan dan inovasi daerah dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Birokrasi harus mampu memberikan hasil nyata dan manfaat langsung, bukan hanya menjalankan prosedur administratif,” kata Mendagri.

Di samping itu, penguatan kemandirian fiskal juga menjadi perhatian karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai membatasi fleksibilitas dalam merespons kebutuhan pembangunan berbasis lokal.

Selain itu, kolaborasi antardaerah perlu diperkuat untuk menangani persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, hingga pengendalian bencana melalui pendekatan terpadu yang lebih efektif.

Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan global, pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung program strategis nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.

“Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan turut menjadi prioritas melalui pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan,” demikian isi sambutan Mendagri.

Baca juga: Pemkab Purbalingga dorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD