Sekda Purbalingga tegaskan validitas DTSEN penting agar bansos tepat sasaran

Selasa, 19 Mei 2026 15:50 WIB

Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa. (19/5/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti menegaskan validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah penting agar program bantuan sosial (bansos) terlaksana secara tepat sasaran.

"Validitas data bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut hak masyarakat. Kesalahan data dapat berdampak pada tidak tepatnya penerima bantuan, munculnya kecemburuan sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," katanya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Kualitas DTSEN Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa.

Dia mengatakan ketepatan kebijakan pemerintah ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki sehingga penguatan kualitas DTSEN menjadi langkah strategis agar program pemerintah tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.

Selain itu, pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat, termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk.

Menurut dia, kesalahan data dapat menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat sehingga proses pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara cermat dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal itu, dia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi lintas sektoral dalam proses pemutakhiran DTSEN, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, pendamping sosial, operator data, hingga unsur masyarakat.

Menurut dia, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memastikan data yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Mari kita kedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pendataan. Libatkan masyarakat, lakukan verifikasi secara cermat, dan bangun koordinasi yang baik antar-instansi agar kualitas data semakin baik dari waktu ke waktu," kata Sekda Herni Sulasti.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospermades P3A) Kabupaten Purbalingga Muhammad Faturohman mengatakan rapat koordinasi tersebut untuk membangun kesepahaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat komitmen lintas sektor dalam pemutakhiran DTSEN.

Menurut dia, keterpaduan data antar-instansi diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar data yang sama dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Satu data yang akurat adalah fondasi utama keadilan sosial," katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsospermades P3A Purbalingga Lindhawati mengatakan DTSEN bersifat dinamis karena pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dapat berubah mengikuti hasil pembaruan data.

Dia menyebut pemutakhiran dilakukan setiap bulan oleh desa dan kelurahan bersama Dinsospermades P3A, kemudian diperbarui Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan.

"Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data apabila ditemukan kondisi yang tidak sesuai di lapangan, baik melalui pemerintah desa dan kelurahan maupun melalui aplikasi Cek Bansos," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang menunjukkan komitmen serta kinerja terbaik dalam mendukung pemutakhiran dan pengelolaan DTSEN melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Kelurahan Bancar (Kecamatan Purbalingga) meraih penghargaan terbaik pertama kategori usulan pemutakhiran DTSEN terbanyak, disusul Desa Tlahab Lor (Kecamatan Karangreja) dan Desa Gunungwuled (Kecamatan Rembang).

Desa Tangkisan (Kecamatan Mrebet) menerima penghargaan kategori usulan bantuan sosial dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) terbanyak, Desa Penaruban (Kecamatan Kaligondang) sebagai desa dengan usulan reaktivasi PBI-JKN terbanyak, serta Desa Selaganggeng (Kecamatan Mrebet) sebagai desa dengan tindak lanjut tercepat pada penelitian keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Baca juga: Sekda Purbalingga: Ukuran kinerja OPD berbasis dampak nyata bagi masyarakat