Kudus (ANTARA) - Dosen Universitas Muria Kudus (UMK) Hidayatullah menilai wacana kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi elpiji ke kompor listrik harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
"Karena pengembangan kompor selama ini didominasi kompor elpiji, tentunya menjadi tantangan pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mengembangkan kompor listrik yang hemat listrik serta memiliki suhu panas yang secepat kompor elpiji," ujar Hidayatullah yang juga Dekan Fakultas Hukum UMK menanggapi rencana subsidi elpiji 3 kilogram dialihkan ke kompor listrik di Kudus, Jumat.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama yang bergerak di bidang usaha kuliner juga harus didukung kompor listrik yang dilengkapi dengan alat penyimpan energi listrik yang bisa dibawa keliling.
Ketika tersedia alat yang sedemikian lengkap dan didukung sarana serta prasarana pendukung, dia memastikan, pengalihan subsidi dari elpiji ke kompor listrik, secara perlahan juga akan diterima masyarakat seperti halnya saat pengalihan subsidi minyak tanah ke elpiji.
"Masyarakat saat itu, selain mendapatkan kompor juga dibantu tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Kemudian subsidi minyak tanah dicabut, demikian halnya ketika nanti benar-benar dialihkan ke kompor listrik juga harus ada pencabutan subsidi elpiji agar tidak terjadi kecemburuan karena masih ada yang menikmati kompor elpiji," ujarnya.
Agar pengalihan subsidi tersebut tidak memunculkan permasalahan baru bagi warga kurang mampu, pemerintah juga harus mempertimbangkan tarif listriknya jangan sampai memberatkan masyarakat karena ada wacana tarif listrik juga naik atau ada subsidi listrik untuk pelanggan dari keluarga miskin.
Dengan transformasi ke energi listrik, maka beban pemakaian daya listrik akan semakin tinggi. Jangan sampai pemerintah hanya terkesan mengalihkan permasalahan dari elpiji ke listrik.
Meskipun menjadi pilihan sulit, kata dia, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi dari elpiji ke kompor listrik saat terjadi krisis energi secara global akibat perang Rusia dengan Ukraina merupakan langkah tepat.
"Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk kebijakan tersebut apakah hanya bersifat temporer atau berlangsung lama," ujarnya.
Ia berharap kondisi tersebut juga menjadi pendorong baik pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mencari sumber energi alternatif karena sebelumnya ada upaya pengembangan kompor briket. ***1***
Berita Terkait
Kalangan akademisi ramaikan Pilkada Surakarta
Kamis, 25 April 2024 15:48 Wib
Akademisi : Hari Kartini momentum refleksi persoalan kaum perempuan
Minggu, 21 April 2024 11:57 Wib
Akademisi UMS sebut sinergi daerah antisipasi banjir Demak
Sabtu, 6 April 2024 6:38 Wib
Polemik pramuka, akademisi sarankan Mendikbudristek-Kwarnas duduk bersama
Rabu, 3 April 2024 15:42 Wib
Akademisi Unsoed ini berikan trik atur keuangan selama Ramadhan hingga lebaran
Senin, 18 Maret 2024 17:00 Wib
Marak perang sarung, ini tanggapan akademisi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri
Senin, 18 Maret 2024 16:32 Wib
Akademisi Unsoed : Pemberian "cuti ayah" merupakan kebijakan responsif gender
Jumat, 15 Maret 2024 16:21 Wib
Museum Batik Pekalongan gandeng akademisi siap gelar pameran batik
Kamis, 29 Februari 2024 8:36 Wib