Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang mengupayakan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan RW di Ibu Kota Jawa Tengah itu, sebagaimana jaminan sosial yang diperoleh pekerja.
"Rencana tahun depan, mudah-mudahan anggarannya cukup," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Selasa.
Menurut dia, upaya maju ini dilakukan setelah sebelumnya seluruh pegawai Pemerintah Kota Semarang, termasuk honorer dan non-ASN telah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan
Ia menyebut upaya ini sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi bonus demografi pada 2030.
Sementara di 2045, lanjut dia, Indonesia akan dihadapkan pada kondisi ageing population atau penuaan penduduk di masa mendatang.
"Pada 2045, jumlah penduduk lansia akan lebih besar," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, upaya kepesertaan jaminan ketenagakerjaan terus ditingkatkan.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada lansia pada 2045 nanti dalam memiliki kecukupan materi.
"Hal ini diharapkan bisa memberikan perlindungan ketenagakerjaan di masa yang akan datang," katanya.
Berita Terkait
Pjs wali kota sebut bursa kerja konvensional masih dibutuhkan pencaker
Rabu, 13 November 2024 20:16 Wib
Kota Semarang raih penghargaan terbaik atasi stunting di Jateng
Rabu, 13 November 2024 19:39 Wib
ANTARA - Pemkot Tegal siap perkuat kerja sama
Rabu, 13 November 2024 9:06 Wib
Wali Kota Semarang : Fesperin komitmen dukung pemberdayaan perempuan
Rabu, 13 November 2024 8:37 Wib
Pj. Wali Kota Tegal hadiri raker kesiapan pilkada di Komisi II DPR
Selasa, 12 November 2024 19:26 Wib
Pj. Wali Kota Tegal tekankan pentingnya netralitas aparatur negara
Sabtu, 9 November 2024 9:08 Wib
Pemkot Semarang dan BRIN panen bawang merah
Jumat, 8 November 2024 20:05 Wib
Pjs wali kota sebut B2SA-Situmpang solusi kembangkan pertanian perkotaan
Kamis, 31 Oktober 2024 14:22 Wib