Batang (ANTARA) - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI minta pada PT Pos Indonesia agar penyaluran bantuan sosial tunai dapat diantar ke rumah masing-masing penerima manfaat sebagai upaya mencegah kerumunan.
"Kami minta (para penerima manfaat) tidak dikumpulkan sebagai upaya untuk menghindari kerumunan," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily pada acara kunjungan kerja spesifik di Batang, Kamis.
Menurut dia, saat ini (pemerintah) berusaha mencegah masyarakat berkerumun sehingga penyaluran bansos tunai alangkah lebih baiknya disalurkan langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat.
"Oleh karena, tolong pada penyaluran bansos selanjutnya, kami minta PT Pos Indonesia mengantarkan ke rumah masing-masing penerima manfaat. Saya tidak mau menemukan kasus lagi, dimana orang berebutan untuk mendapat bantuan sosial," katanya.
Baca juga: Ganjar dicurhati semrawutnya bansos saat Rembug Desa di Klaten
Pada kesempatan itu, Ace Hasan menginginkan PT Pos Indonesia agar data-data penerima manfaat diberikan pada Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk menghindari adanya persoalan di kemudian hari.
"Sebagai misalnya, ada (penerima bansos) yang sudah meninggal dunia tetapi masih ada yang dapat (bansos), kemudian kelayakan (kehidupan) penerima manfaat," katanya.
Bupati Batang Wihaji menyebutkan bahwa jumlah kelompok penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 28 ribu, bantuan pangan non-tunai (BPNT) sebanyak 45 ribu dengan pagu anggaran sebesar sekitar Rp9 miliar per bulan.
Kemudian untuk daerah, kata dia, pemkab mengeluarkan program melalui aplikasi seperti santunan kematian, bantuan anak yatim piatu masing-masing satu orang sebesar Rp1 juta per tahun, dan bansos untuk penanganan hal tertentu atau darurat.
"Akan tetapi dengan melihat kondisi anggaran di daerah, kami hanya mampu menganggar bantuan santunan anak yatim piatu sebesar Rp1,5 miliar," katanya.
Baca juga: Polres Batang salurkan bansos kepada buruh bangunan
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan bansos bagi 133.555 orang terdampak PPKM
Berita Terkait
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Bawaslu limpahkan perkara calon anggota DPR ke Polres Batang
Minggu, 3 Maret 2024 12:47 Wib
Sejumlah caleg DPR RI petahana Dapil Jateng VIII berpotensi ke Senayan
Rabu, 21 Februari 2024 16:56 Wib
Dirut PT KPI tegaskan kesiapan Kilang Cilacap produksi HVO dan SAF
Jumat, 9 Februari 2024 14:31 Wib
Melihat peluang caleg dari Jateng
Sabtu, 3 Februari 2024 10:24 Wib