Mahfud: Kekeliruan RUU Cipta Kerja bakal diperbaiki di DPR

id Omnibus Law,Mahfud MD,RUU Cipta lapangan kerja, RUU Cilaka,kekeliruan substansial, kekeliruan frasa RUU Cipta lapangan kerja

Mahfud: Kekeliruan RUU Cipta Kerja bakal diperbaiki di DPR

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2). ANTARA/Indra Arief

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan kekeliruan substansi ataupun frasa dalam Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan diperbaiki dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan untuk memperbaiki substansi di RUU itu, pemerintah tidak akan menyampaikan keterangan resmi ke DPR. Proses perbaikan naskah RUU tersebut, ujar dia, cukup dilakukan oleh pemerintah dan DPR saat pembahasan di gedung parlemen.

Baca juga: Buruh minta rumpun ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law

"DPR bisa mengubahnya, rakyat bisa mengubahnya, mengusulkannya. Namanya juga RUU yang demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silahkan saja dibuka," ujar dia.

Mahfud mengakui terdapat kekeliruan dalam penyusunan naskah di pasal 170 yang menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang.

"Ya salah ketik sebenarnya. Artinya keliru, sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan. Bahwa yang bisa mengubah Undang-Undang (UU) itu hanya UU. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," ujar dia.

Baca juga: Teten: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dukung UMKM

Menurut Mahfud, proses verifikasi substansi RUU tersebut sudah dilakukan oleh lintas kementerian sebelum diserahkan ke DPR. Namun dia mengakui ada kekeliruan oleh pihak kementerian tertentu sehingga terjadi apa yang dia sebut "salah ketik".

"Ya gatenya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu saja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR. Namun, susbtansi dalam RUU itu menuai perdebatan di masyarakat.

Baca juga: KSPI cemaskan dampak "omnibus law" terhadap buruh

Salah satu pasal dalam RUU tersebut yang menuai polemik adalah pasal 170 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Pasal 170 ayat (2) berbunyi "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 170 ayat (3) berbunyi "Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia."
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar