BKKBN fokus pada pelayanan di perbatasan

Sragen (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memfokuskan program pelayanan di daerah perbatasan salah satunya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Pelayanan lintas batas ini tidak perlu dipisah-pisah karena efisien, seperti hari ini kan kita melakukan pelayanan di satu titik tetapi akseptornya bisa datang dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur kemudian dokternya juga bisa di-join," kata Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo pada kegiatan pelayanan KB gratis di Puskesmas Sambungmacan II, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan bahwa wilayah perbatasan antarprovinsi sering kali menjadi area yang warganya mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Padahal, pelayanan KB yang berkualitas menjadi hak masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS) di manapun berada.

Baca juga: Jarak kehamilan terlalu dekat picu anak kleptomania dan sombong

Terkait hal itu, dikatakannya, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menggalang pelayanan bersama di Puskesmas Sambungmacan II Sragen untuk mengupayakan agar tidak ada calon akseptor yang tidak terlayani meski berdomisili di garis perbatasan provinsi.

Ia mengatakan BKKBN berupaya maksimal agar pelayanan KB dapat menjangkau pelosok negeri sehingga tidak menjadi faktor penyebab "unmetneed" atau pasangan usia subur tidak terlayani KB sehingga berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.

"Dampak dari kehamilan yang tidak terencana adalah makin tingginya kasus kematian ibu dan bayi dalam masa hamil dan melahirkan," katanya.

Baca juga: TMKK dorong masyarakat ikuti Program KKBPK

Ia mengatakan sejauh ini angka kelahiran total (TFR) di Sragen telah mencapai angka ideal, yaitu 2,0 anak per wanita usia subur.

Oleh karena itu, menurut dia, Kabupaten Sragen bisa menjadi percontohan dari slogan dua anak cukup karena rata-rata warga memiliki dua orang anak, sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang termasuk tinggi yaitu mencapai 37.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sragen dr Yuni Sukowati mengatakan untuk menurunkan TFR hingga 2,0 ia banyak terjun ke masyarakat termasuk melakukan kunjungan ke Puskesmas-Puskesmas dalam rangka melakukan sosialisasi secara preventif promotif.

Baca juga: BKKBN ajak GenRe sikapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0

"Kami juga melakukan kolaborasi lintas sektor khususnya untuk menangani angka pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Sragen. Upaya yang kami lakukan di antaranya dari Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag untuk bisa memberikan penyuluhan dan pemahaman.