Akhmad Muqowam: Sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening minim

id akhmad muqowam,rawa pening, optimalisasi,sosialisasi,semarang

Akhmad Muqowam: Sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening minim

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam (tengah, mengenakan baju batik dan berpeci) saat berkunjung di Rawa Pening. (Foto: Humas DPD RI)

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam menilai sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening masih minim dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah karena memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional.

"Sebagai anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng, saya mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat," kata Akhmad Muqowam saat berkunjung di Rawa Pening, Jumat (22/3).

Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini menilai sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening sangat dibutuhkan karena ada sekitar 3.000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau tersebut sebagai nelayan ikan, pencari enceng gondok, dan petani budidaya ikan karamba. 

Ia menjelaskan program optimalisasi Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. 

"Prioritas pemulihan Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektare tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019," kata Akhmad Muqowam yang saat ini maju sebagai calon anggota DPR 2019-2024 untuk Dapil I Provinsi Jawa Tengah dari PPP.

Senator kelahiran Kabupaten Salatiga ini menilai ada banyak hal yang perlu ditangani dalam pengembangan Rawa Pening di antaranya terkait dengan masalah pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok.

"Dulu pernah tidak ada kejelasan sesungguhnya siapa yang mempunyai kewenangan atas Rawa Pening, bukan saja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," jelasnya. 

Akhmad Muqowam menambahkan dibutuhkan komitmen bersama seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening salah satunya melalui pendekatan sosial ekonomi agar bisa bermanfaat lebih optimal bagi masyarakat.
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar