Piutang RSUD Kudus capai Rp23 miliar

id RSUD Kudus, piutang,Rp23 miliar

Piutang RSUD Kudus capai Rp23 miliar

Suasana layanan pendaftaran di RSUD Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, saat masih terjadi gangguan pada sistem di BPJS Kesehatan karena adanya perawatan data serta pemutakhiran data peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) penerima bantuan iuran (PBI) APBN.

Kudus (Antaranews Jateng) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memiliki piutang belum terbayar dari tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta program pengobatan gratis kelas III mencapai Rp23 miliar.

"Piutang terbesar berasal dari program JKN-KIS dengan operator BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai belasan miliar," kata Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Azis Achyar di Kudus, Jumat.

Sementara piutang dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus melalui program kelas III gratis, kata dia, setelah ada pelunasan berkurang menjadi Rp6,5 miliar.

Ia berharap, piutang tersebut bisa segera terbayarkan, terutama dari BPJS Kesehatan yang biasanya membayar tagihan setelah pengajuan akan cair dalam jangka waktu 15 hari kerja.

"Jika klaim JKN-KIS terbayarkan, tentunya piutang RSUD Kudus semakin berkurang," ujarnya.

Ia memperkirakan, klaim terhadap BPJS Kesehatan akan segera terbayarkan, karena selama ini memang terbayarkan setelah ada pengajuan.

Setiap tahunnya, lanjut dia, RSUD Kudus juga mempersiapkan biaya operasionalnya, sehingga ada tidaknya tunggakan tidak memengaruhi pelayanan di rumah sakit itu.

Dalam setahun, anggaran yang disiapkan oleh RSUD Kudus biasanya sekitar Rp15 miliar, sedangkan untuk saat ini justru tersedia dana hingga Rp20 miliar.

"Untuk itu, kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan tidak terkendala dengan tagihan yang belum terbayarkan," ujarnya.

Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam mengusulkan anggaran untuk program pengobatan gratis di ruang kelas III pada tahun 2018 justru hanya disetujui Rp9 miliar dari semula saat pembahasan sempat diusulkan Rp21 miliar.

"Anggaran sebesar Rp9 miliar memang minim, karena tagihan pengobatan gratis dari RSUD Kudus untuk tahun ini saja mencapai Rp7 miliar," ujar Kepala DKK Joko Dwi Putranto.

Dana sebesar Rp9 miliar, kata dia, juga diperuntukkan bagi anggaran Puskesmas di Kudus yang kebutuhannya berkisar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per tahun.

Terkait kekurangannya, kata dia, DKK akan mengusulkan kembali melalui APBD Perubahan 2018.
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar