Jakarta, ANTARA JATENG - Pengamat Politik Boni Hargens menilai
langkah Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Menurut
dia, investasi tersebut bisa menjadikan dana itu lebih produktif baik
untuk umat Islam maupun rakyat Indonesia seluruhnya.
"Lagipula
kan ini bukan ide baru. Prabowo-Hatta dalam kampanye pilpres 2014 sudah
mewacanakan hal itu. Kok sekarang dijadikan masalah? Apa yang
disampaikan Pak Jokowi untuk menginvestasikan dana haji sebesar Rp 95
Triliun tentu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Intinya, penggunaannya
sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan dan akuntabel," ujar
Direktur Lembaga Pilih Indonesia itu dalam siaran pers.
Menurut
Boni, pemanfaatan dana haji untuk proyek infrastruktur baru usulan dan
kemungkinan yang disampaikan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia,
belum menjadi keputusan.
"Karena sebuah
kemungkinan, maka usulan Presiden masih bisa dikaji agar pemanfaatan
dana haji bertanggung jawab, tidak hilang dan benar-benar untuk
kemaslahatan umat. Toh, selama ini dana haji juga sudah diinvestasikan
untuk proyek infrastruktur seperti properti dan kredit rumah," kata dia.
Boni
menyayangkan kemudian justru muncul isu bahwa Presiden Jokowi mau
menggunakan dana umat demi kepentingannya. Dan ada pihak yang
memanfaatkan isu ini untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi
kepemimpinan Jokowi.
"Yang muncul ke publik
justru bukan hal-hal substabsial, tetapi hal-hal remeh temeh yang kadang
tidak berdasarkan sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap
Jokowi," ungkap dia.
Boni mengingatkan
masyarakat agar tidak mudah percaya dengan elite-elite politik yang
mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Pasalnya, apa yang
mereka sampaikan kadang hanya berdasarkan ilusi, tak berdasar hanya
untuk kepentingan politik khusus di Pilpres 2019.
"Sekarang
sudah mulai banyak isu-isu yang menyerang Pak Jokowi menjelang Pilpres
2019, mulai dari menyatakan Jokowi gagal, utang meningkat, kriminalisasi
ulama, tidak pro-umat Islam, isu PKI dan termasuk soal dana haji dan
isu-isu lain yang tidak berdasar. Isu-isu ini dihembuskan untuk
menyudutkan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019. Ini kan politik
murni," kata dia.
