Semarang, Antara Jateng- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selama Januari-Oktober 2016 menerima 141 pengaduan dari masyarakat.
"Dari ratusan pengaduan itu, 18 di antaranya merupakan aduan mengenai praktik pungutan liar," kata Pelaksana Tugas Kepala ORI Jawa Tengah Sabarudin Hulu di Semarang, Selasa.
Ia memerinci pengaduan pungli yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pungli pada pelayanan pendidikan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kepolisian, kantor Satuan Adminstrasi Manunggal Satu Atap, Kantor Urusan Agama (KUA), serta pelayanan kesehatan yang mengurusi imunisasi calon haji.
Di kantor Samsat, kata dia, sudah ada lima laporan mengenai praktik pungli dalam tiga bulan terakhir, khususnya dalam pengurusan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan mutasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
"Dari laporan dugaan pungli di Samsat yang kami terima, ada petugas yang meminta sejumlah uang tanpa kuitansi resmi," ujarnya.
Menurut dia, kalau tidak ada tanda bukti pembayaran yang sah berarti merupakan indikasi pungli.
"Berdasarkan pengakuan pelapor, ketika mengurus mutasi, dikenai biaya Rp250 ribu, sedangkan yang paling banyak laporan pungli di cek fisik kendaran," katanya.
Sabarudin menjelaskan, pihaknya fokus menindaklanjuti laporan pungli di dunia pendidikan, terutama yang menyasar ke penerimaan siswa baru.
"Semua laporan masyarakat akan diteruskan ke ORI Pusat yang akan membuat kesimpulan serta merancang formula saran atau masukan yang akan diberikan ke pemerintah daerah," ukarnya.
Berita Terkait
Pemkab Kudus perkuat kolaborasi dengan Ombudsman awasi layanan publik
Kamis, 25 April 2024 8:45 Wib
Pemkot Magelang-Ombudsman RI tingkatkan kualitas pelayanan publik
Kamis, 4 April 2024 14:52 Wib
Pemkot Magelang berkomitmen berikan pelayanan terbaik kepada warga
Jumat, 8 Maret 2024 8:42 Wib
Banyumas raih penghargaan nasional dari Ombudsman
Jumat, 15 Desember 2023 13:20 Wib
Ombudsman RI puji tes SKD CPNS Kemenkumham Jateng
Jumat, 10 November 2023 12:57 Wib
Ombudsman Jateng: Banyak siswa miskin tak terakomodasi di PPDB SMA-SMK
Rabu, 28 Juni 2023 17:15 Wib
Ombudsman kunjungi Kota Magelang sebagai kota terbaik pelayanan publik
Kamis, 2 Maret 2023 23:54 Wib
Kebijakan aktivitas sekolah mulai jam 05.00 WITA di Kupang, ini tanggapan Ombudsman NTT
Selasa, 28 Februari 2023 14:23 Wib