LKPP resmikan "Gebyok Kudus" toko daring pengadaan barang dan jasa

Kudus (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi meresmikan "gebyok" sebagai toko daring yang di dalamnya terdapat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Peresmian toko daring untuk pengadaan barang dan jasa ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi didampingi Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Kanwil VII KPPU M. Hendry Setyawa, dan Chief Commercial Officer Mbiz Andhie Saad di Pendopo Kabupaten Kudus.

"Menurut saya ini bersejarah, karena ada metode pembelian lebih praktis dan menguntungkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi di sela-sela peresmian toko daring pengadaan barang dan jasa di Pendopo Kabupaten Kudus.

Apalagi, kata dia, "Gebyok Kudus" merupakan salah satu platform toko daring yang dikembangkan oleh perusahaan toko daring Mbiz bersama Pemkab Kudus. Maka LKPP tentu saja ingin melihat sekaligus memberikan apresiasi dan dukungan karena dengan adanya "Gebyok Kudus" transaksi teman di daerah menjadi lebih cepat.

Transaksinya, imbuh dia, tentunya tidak hanya pembelian, melainkan pembayarannya juga bisa dilakukan secara daring.

"Mudah-mudahan setelah diresmikan pembelian pengadaan barang dan jasa kudus melalui UMKM semakin meningkat. UMKM atau usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) ini menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Pusat karena punya daya dobrak yang tinggi untuk mengungkit ekonomi," ujarnya.

Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan lewat sejarah, seperti 1974 saat peristiwa malari dan 1998 saat reformasi. Recovery ekonomi susah karena uang dipegang oleh pengusaha besar tertentu. Sedangkan kondisi berbeda ketika krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 pada 2020 hampir di semua kabupaten pertumbuhan ekonominya negatif, tetapi 2021 semakin positif yang disebabkan karena fiskal atau uangnya lebih merata.

"Jumlah UMKM yang terlibat secara ekonomi bisa mengisi pembangunan semakin banyak. Maka ini menjadi perhatian serius dan mudah-mudahan UMKK semakin banyak dan transaksinya semakin meningkat," ujarnya.

Keterlibatan UMKK di dalam katalog, kata dia, dengan harapan supaya bisa lebih terlindungi. Hari ini (28/12) toko daring diresmikan supaya bisa mewadahi UMKK.

Bahkan, imbuh dia, produk UMKM yang sudah tayang di "Gebyok Kudus" hampir 400 UMKM. Setelah diresmikan harapannya semakin banyak supaya kompetisi semakin bagus dan harga produknya juga kompetitif supaya membuat ekonomi Kudus lebih baik.

"Targetnya tentu, UMKM harus naik kelas. Pemkab Kudus juga harus memberi pelatihan, baik soal kemasan, harga, dan kualitasnya supaya berkembang terus tidak hanya di wilayah toko daring yang pembelian maksimal Rp200 juta, tetapi bisa naik ke katalog lain seperti katalog nasional," ujarnya.

Ketika sudah laku, dia mengingatkan, pelaku UMKM agar tidak boleh "mremo" (bahasa jawa) atau aji mumpung dengan menaikkan harga, karena bisa menurunkan kepercayaan.

Ia juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membandingkan barang yang dibeli lewat katalog dengan harga di pasaran karena tujuannya efisiensi belanja negara sehingga yang dipilih yang harganya paling kompetitif.

Baca juga: Pemkot Pekalongan siap fasilitasi UMKM lokal bersaing di pasar global