Sukoharjo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat mencapai target produksi padi sebanyak 11,8 juta ton pada 2025 yang berasal dari lahan tanam seluas 2.311.660 hektare.
"Jawa Tengah diberikan target (dari pemerintah pusat) 11,8 juta ton. Terhitung bulan Januari-April ini, kami sudah mampu mengelola penanaman padi di wilayah Jateng seluas 716 ribu ha, dengan hasil panen 4,09 juta ton. Dari target 11,8 juta ton, apabila kami hitung, maka Jateng mampu," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Sukoharjo, Senin.
Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan panen raya di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Panen raya di Kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Panen Raya Serentak 14 Provinsi bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang dipusatkan di Jawa Barat.
Luthfi bersama Bupati Sukoharjo memimpin langsung panen di Sukoharjo menggunakan combine harvester.
Luas panen padi Jateng pada tahun 2024 mencapai 1.554.777 ha dengan produksi sebanyak 8.891.297 ton gabah kering giling (GKG).
Jumlah tersebut berkontribusi nasional sebesar 16,73 persen atau terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur, dan pada tahun 2025 target yang dipatok lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Khusus di Sukoharjo, luas tanam pada 2024 mencapai 42.441 ha dengan produksi sebanyak 319.661 ton GKG yang berkontribusi pada produktivitas provinsi sebesar 3,60 persen.
Potensi luas panen padi Sukoharjo pada 2025 diperkirakan mencapai 60 ribuan ha. Untuk bulan Januari-April 2025 potensi luas panen padi seluas 17.056 ha dengan prediksi produksi sebanyak 109.571 ton GKG.
Dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, kata dia, Jateng diproyeksikan menjadi penumpu pangan dan industri nasional.
Untuk merealisasikan itu, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan pihak terkait lainnya
"Jateng merupakan lumbung pangan nasional, ini selaras dengan kebijakan Presiden RI. Pemprov dan Pemda tidak mampu berdiri sendiri. Ada Kodam, Polda, Bulog, BPS, dan seluruh 'stakeholder' yang mendukung kegiatan swasembada pangan ini. Saya yakin kita mampu," katanya.
Diakuinya, memang ada banyak tantangan dalam merealisasikan target menjadi lumbung pangan dan swasembada pangan tersebut, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, organisme pengganggu tanaman, gejolak harga pangan, hingga harga beli hasil petani.
Berkaitan dengan hal itu, mitigasi sudah mulai dilakukan secara bersama-sama, misalnya untuk stabilisasi harga panen dari petani, harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bulog selama tahun 2025 juga ikut menyerap hasil produksi petani.
Adapun terkait gangguan terkait hama juga sudah ditangani dengan inovasi dan teknologi baru, begitu juga dengan pemenuhan air untuk pertanian.