Banyumas fokus terhadap penguatan implementasi Kurikulum Merdeka

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tahun 2023 fokus terhadap penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) karena sudah menjadi program nasional.

"Oleh karena IKM sudah menjadi program nasional, kalau kita tidak menyesuaikan maka kita akan tertinggal," kata Kepala Dindik Banyumas Joko Wiyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Ia mengatakan hal itu di sela Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2023 dan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Berkat dukungan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, kata dia, Dindik Kabupaten Banyumas berhasil meraih peringkat keempat nasional dan peringkat pertama di Jateng dalam pemanfaatan akun belajar.id milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sedangkan untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, lanjut dia, Banyumas masuk lima besar atau peringkat keempat nasional.

"Sehingga ini salah satu kajian, salah satu program yang harus kami kuatkan di samping aspek-aspek lain yang menjadi tujuan visi misi beliau (Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, red.) sebelum selesai jabatan," katanya.

Terkait dengan jumlah anak putus sekolah di Banyumas, Joko mengatakan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencapai 625 anak yang tersebar di berbagai desa.

Akan tetapi pada tahun 2023, kata dia, ada empat desa yang sudah dilakukan penanganan oleh Dindik Kabupaten Banyumas dan semua anak tidak sekolah dari keempat desa itu telah dimasukkan ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Ia menargetkan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi anak putus sekolah di Banyumas karena pihaknya sudah menggandeng PKBM dan semuanya gratis.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengakui butuh waktu agar Banyumas bebas dari anak-anak putus sekolah meskipun sudah ada program beasiswa yang semestinya membiayai sampai sarjana, sehingga dapat mewujudkan satu desa tiga sarjana.

Akan tetapi karena pandemi COVID-19, kata dia, program tersebut menjadi kacau balau.

"Makanya dari Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein, red.), kami semua kerja sama dengan UIN Saizu (Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto). Kami saling hibah tanah," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas menghibahkan empat bidang tanah seluas 2,7 hektare untuk UIN Saizu dan selanjutnya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu akan memberikan lahan kepada Pemkab Banyumas termasuk pemberian beasiswa pendidikan.

Menurut dia, hal itu juga akan dilakukan dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

"Unsoed kan meminta lahan di Margono (RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, red.). Itu juga saling hibah dengan Pemkab Banyumas, Unsoed akan memberikan lahan di Gunung Tugel, nanti kompensasinya beasiswa," jelasnya.

Wabup juga mengatakan jika beberapa waktu lalu dia bersama Kepala Dindik Kabupaten Banyumas mendatangi Tanoto Foundation yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan Dindik Kabupaten Banyumas.

Akan tetapi, kata dia, kerja sama yang telah terjalin tersebut masih berbentuk program.

"Kami sedang minta, yang kami butuhkan adalah bantuan-bantuan seperti beasiswa, kemudian infrastruktur di sekolah-sekolah khususnya di SD-SD. Saya keliling masih banyak yang MCK-nya kurang layak, ini sedang dibahas," tegasnya.

Menurut dia, hal itu disebabkan Tanoto Foundation lebih ke program-program pendidikan, sehingga pihaknya berharap adanya program pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility/CSR) dari lembaga tersebut. 

Baca juga: Kurikulum Merdeka jadi kurikulum nasional pada 2024