Pandemi, Pemkot Pekalongan belum pertimbangkan sistem pembelajaran tatap muka

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, belum mempertimbangkan pemberlakuan sistem pembelajaran tatap muka menyusul kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan beberapa sekolah masih digunakan sebagai tempat mengungsi warga terdampak banjir.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pemkot masih akan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan untuk tetap memberlakukan pembelajaran secara daring kepada peserta didik.

"Kami masih mengevaluasi masalah pembelajaran tatap muka itu meski kasus terkonfirmasi positif COVID-19 turun signifikan, apalagi orang tua siswa juga belum berani jika pembelajaran tatap muka diberlakukan," katanya.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran tatap muka dimulai setelah vaksinasi guru

Usai dilantik menjadi Wali Kota Pekalongan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Afzan bersama Wakil Wali Kota Salahudin mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi program kerja ke depan.

Tentunya, kata dia, untuk menyukseskan program kerja ke depan ini perlu adanya dukungan masyarakat bersama-sama membangun daerah ini.

"Sesuai tagline 'Tahta Untuk Rakyat', kami sangat terbuka menerima masukan-masukan dari masyarakat luas mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan melaporkan melalui kanal yang tersedia di https://wa.me/message/3KUCRDURN6SJB1," katanya.

Terkait dengan masalah banjir, Afzan yang akrab disapa Aaf mengatakan pihaknya segera melakukan percepatan penanganan bencana itu, di antaranya berkoordinasi dan terus menjalin komunikasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng mengenai pembangunan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan banjir secara bersama-sama.

"Pak Gubernur telah menginstruksikan bahwa penanganan banjir ini harus diselesaikan dan dipikirkan bersama-sama untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya," katanya.

Ia mengatakan hal yang perlu mendapat perhatian untuk menekan risiko terhadap dampak banjir adalah koordinasi persiapan menghadapi musim penghujan dan antisipasi terjadinya musibah banjir sejak dini ini.

"Koordinasi lintas sektor ini yang perlu disiapkan lebih baik lagi ke depan, misalnya saja Pemprov Jateng sudah berkomitmen memperbaiki sungai, pemkot membangun dan memperbaiki sistem drainase, dan Pemerintah Pusat menyiapkan penanganan dari sisi tanggul-tanggul raksasa yang ada," katanya.

Baca juga: Proses belajar mengajar perlu kontrol ketat dan pertimbangan matang