Menko Airlangga jelaskan perubahan fungsi Kartu Pra Kerja jadi JPS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan fungsi Kartu Pra Kerja berubah menjadi jaring pengaman sosial (JPS) saat pandemi COVID-19.

"Kenapa Kartu Pra Kerja ini dikonversi menjadi jaring pengaman sosial? Karena program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling ini karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan, karena untuk melakukan PHK itu memakan waktu, tidak immediate," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Rabu.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Program Mitigasi Dampak Covid-19 pada Sektor Riil" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang pertama pada 11-16 April 2020. Tercatat sebanyak 5.965.048 pengguna (user) yang melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja tahap I denga 4,428 juta pendaftar terverifikasi melalui email dan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2,07 juta peserta.

Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan sebanyak 200 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan. Target seluruh penerima manfaat Kartu Pra Kerja adalah 5,6 juta orang pekerja.

Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Pra Kerja akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta. Rinciannya adalah bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.

Dana insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta. Insentif tersebut terdiri dari 2 bagian. Pertama, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2,4 juta terdiri dari Rp600.000 per bulan. Sedangkan bagian kedua, insentif pascapengisian yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya, dengan 3 survei yang memiliki total Rp150.000

Adapun 8 platform digital yang dinyatakan pemerintah untuk memberikan pelatihan adalah Tokopedia, Ruangguru melalui platform Skill Academy, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pijarmahir.

"Selain Kartu Pra Kerja kita juga sudah punya banyak BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu paketnya Rp105 triliun, di dalam paket Rp105 triliun ada tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp10 triliun," tambah Airlangga.

Sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20 juta penerima manfaat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditambahkan Rp200 ribu per kepala keluarga, program padat karya di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Pekerjaan Umum dan program lainnya.

"Sehingga ini menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial bukan satu-satunya," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan juga sifatnya sementara.

"Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling.

Pelatihan dari Kartu Pra Kerja pun dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga pada saat kondisi ekonomi pulih, para pekerja memperoleh keahlian tambahan.

"Selain mendapatkan skill tambahan juga nanti punya kemampuan untuk 4 bulan ditambah bantuan sebesar Rp600 ribu," tambah Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan bahwa selanjutnya Kartu Pra Kerja tetap ada pelatihan yang online maupun offline.

"Jadi tidak 5,6 juta itu seluruhnya nanti akan pelatihan online. Ini melihat situasi kapan PSBB ini akan berakhir. Pada saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dual track, offline dan online sehingga tentu tidak benar apa yang selama ini beredar dan seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secara online," jelas Airlangga.

Baca juga: Anni: 800.000 nelayan kecil harus dapat jaring pengaman sosial

Baca juga: Pendataan penerima jaring pengaman sosial ditarget rampung April