Batam (ANTARA) - Pemuda Natuna yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan mendesak Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Bupati Natuna untuk menjadikan daerah setempat sebagai provinsi khusus demi memperkuat kedaulatan negara atas Laut Natuna Utara.
Ketua HMI Cabang Natuna, Firdaus menyatakan alasan utama pembentukan Provinsi Khusus Natuna agar pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan atas laut yang lebih besar.
"Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, ini sangat menyulitkan. Rentang kendali dan luas wilayah laut Kepri ini hampir seperempat luas wilayah Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Natuna, Firdaus usai menghadiri pertemuan bersama tokoh Ormas dan OKP di Ranai, Natuna, Selasa malam.
Baca juga: Jokowi mendarat di Natuna
Pertemuan pemuda itu merupakan persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, hari ini.
Ia mengatakan, kunjungan itu merupakan momentum, agar Presiden dapat mengetahui langsung dari masyarakat, mengenai persoalan mendasar yang dialami Natuna.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, Hariadi menyatakan keinginan Natuna menjadi provinsi khusus bukan hanya dorongan segelintir orang, melainkan seluruh masyarakat.
Baca juga: Empat jet tempur F-16 patroli di Natuna
"Tidak ada satupun kebijakan tanpa ada kepentingan politik, semua itu atas dasar politis, karena itu kami membantah jika ada pihak yang mengatakan keinginan Natuna hanya kepentingan segelintir orang saja. Malam ini kami buktikan jika hal itu keinginan seluruh masyarakat Natuna atas pertimbangan kedaulatan negara," kata Hariadi.
Dalam pertemuan juga disepakati gerakan dukungan pembentukan Provinsi Khusus Natuna dengan membuat tagar #provinsikhususnatuna 24 jam kedepan terhitung pada jam 00.01 WIB Rabu dini hari.
"Ini upaya kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa keinginan ini bukan datangnya dari segelintir orang, ini murni atas dasar pertimbangan Natuna sebagai kawasan strategis NKRI yang patut mendapatkan perlakuan khusus agar pembangunan Natuna bisa dipercepat," kata dia.
Baca juga: Luhut: Nelayan pantura segera boyongan ke Natuna
