Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mewaspadai berbagai praktik pencucian uang di badan usaha milik daerah (BUMD) terkait dengan pemberian dana hibah.
"Kasus money laundry rawan menjerat BUMD terkait dengan dana hibah yang digunakan untuk penyertaan modal," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Sa'adah di Semarang, Kamis.
Ia menyebutkan ketentuan hibah tertuang dalam Rencana Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak ketiga.
"Dalam ketentuan dalam Pasal 5A, ada ketentuan tambahan tentang hibah, ini tentu perlu adanya penjelasan tentang sumber-sumber hibah," ujarnya.
Menurut dia, perlu ada penjelasan dan batasan-batasan khusus dalam memperbolehkan hibah sebagai sumber penyertaan modal dalam BUMD.
Salah satunya, kata dia, apakah hibah dari masyarakat dapat masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam penyertaan modal.
"Jangan sampai dengan tiadanya batasan dalam hibah, kasus money laundry menjerat BUMD di lingkungan Pemprov Jateng," katanya.
Kendati demikian, ia mengakui jika penambahan penyertaan modal dan percepatan realisasi pada BUMD ini sangat bagus, tapi tetap perlu mempertimbangkan evaluasi atas semua BUMD yang telah berjalan.
"Jangan sampai, dana APBD digunakan untuk membiayai BUMD yang terus merugi dan tidak menghasilkan keuntungan," ujarnya.
Berita Terkait
Bank Jateng borong penghargaan di TOP BUMD Awards 2024
Kamis, 21 Maret 2024 9:48 Wib
Bank Jateng raih "Top BUMD 2024"
Selasa, 5 Maret 2024 19:46 Wib
BPJS Kesehatan ajak Pemkab Cilacap tingkatkan kepesertaan Program JKN
Kamis, 11 Januari 2024 14:32 Wib
Pemprov Jateng dukung raperda tata kelola perusahaan pada BUMD
Jumat, 15 Desember 2023 8:03 Wib
Batang alokasikan penyertaan modal Rp8 miliar untuk 3 BUMD
Minggu, 26 November 2023 6:00 Wib
Polresta Banyumas ungkap kasus korupsi di SPBU milik Pemprov Jateng
Selasa, 17 Oktober 2023 13:54 Wib
IBI Magelang bantu air bersih warga terdampak kekeringan
Jumat, 13 Oktober 2023 15:18 Wib
Inspektorat Jateng minta BUMD terapkan sistem manajemen antipenyuapan
Rabu, 5 Juli 2023 15:42 Wib