Solo (Antaranews Jateng) - Wisnu Untoro segera menyandang status sebagai guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta seiring dengan pengukuhannya yang dilaksanakan pada Selasa (15/5).
"Pada pidato pengukuhan, saya mengambil judul Kepublikan, Koneksi Eksternal, dan Kinerja Organisasi," katanya yang akan dikukuhkan sebagai guru besar ke-12 Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta guru besar ke-192 UNS tersebut di Solo, Senin.
Ia mengatakan kajian tentang kepublikan suatu organisasi sangat diperlukan karena menentukan sejauh mana tingkat kekuasaan publik memengaruhi organisasi. Lebih jauh juga akan menentukan bagaimana perilaku dan kinerja organisasi tersebut.
Menurut dia, kepublikan merupakan karakteristik organisasional yang menunjukkan tingkat organisasi dipengaruhi oleh otoritas politik dan terkait dengan lembaga pemerintah. Ia mengatakan terdapat empat dimensi kepublikan yaitu kepemilikan, penetapan tujuan, pendanaan, dan pengendalian.
"Meski demikian, konsep kepublikan perusahaan lebih dekat dengan konsep koneksi politik daripada konsep kepemilikan pemerintah terhadap perusahaan. Contohnya bank swasta yang terkoneksi secara politik dalam beberapa hal seperti kepemilikan saham oleh politisi atau mempekerjakan politisi atau mantan pimpinan puncak lembaga pemerintahan di kepengurusan perusahaannya," katanya.
Ia mengatakan perusahaan yang memiliki lebih banyak keterlibatan dengan kekuatan politik dapat memiliki tingkat kepublikan yang lebih tinggi meskipun secara formal dikategorikan sebagai perusahaan swasta.
"Demikian pula di perusahaan nonkeuangan, hubungan bisa diukur melalui penjualan ke lembaga pemerintah atau jumlah proyek lembaga pemerintah yang dijalankan oleh perusahaan tersebut," katanya.
Menurut dia, kebutuhan koneksi politik lebih lazim untuk perusahaan yang memiliki penjualan dalam jumlah besar ke pemerintah, melakukan ekspor, dan berhubungan dengan proses "lobbying".
"Tingkat kepublikan perusahaan dalam hubungannya dengan koneksi politik yang dapat dianggap mencerminkan tingkat kepublikan perusahaan salah satunya adalah dengan melihat komposisi anggota dewan direksi dan komisaris. Untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak politisi dan mantan birokrat di tingkat puncak seperti direksi dan jajaran komisaris bisa dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar koneksinya dengan kekuatan politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kepublikan yang lebih tinggi," katanya.
Oleh karena itu, dikatakannya, dalam kausalitas tertentu, Wisnu menyimpulkan dampak tingkat kepublikan perusahaan terhadap kinerja terdapat kemungkinan positif dan negatif. Ia mengatakan dengan menggunakan ukuran kepublikan yang baru diusulkan dua hipotesis yang berlawanan terkait dampak tingkat kepublikan perusahaan pada kinerja.
"Pertama, dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat kepublikan perusahaan, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan pada bantuan otoritas politik dapat menciptakan kinerja yang buruk karena pengambilalihan oleh politisi. Di siai lain juga rentan terhadap pergantian politik," katanya.
Berita Terkait
1.000 guru ikuti pelatihan pemanfaatan platform teknologi pendidikan
Rabu, 1 Mei 2024 6:14 Wib
PGRI: Berikan perhatian yang sama sekolah negeri dan swasta
Senin, 29 April 2024 9:00 Wib
PGRI minta pemerintahan baru jangan mudah ganti kurikulum
Minggu, 28 April 2024 21:09 Wib
Pemkot Pekalongan komitmen tingkatkan mutu pendidikan guru penggerak
Kamis, 25 April 2024 8:43 Wib
UMP buka peluang bagi yang berminat jadi guru PAUD
Rabu, 24 April 2024 15:41 Wib
Guru penggerak di Kudus prioritas ikuti seleksi kepala sekolah
Sabtu, 20 April 2024 5:33 Wib
Halalbihalal FITK UIN Walisongo dihadiri guru, senior, dan keluarga besar
Jumat, 19 April 2024 14:05 Wib
Gara-gara kecanduan judi online. guru honorer korbankan ibu kandung dan adik
Selasa, 16 April 2024 9:09 Wib