Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terus mendukung kalangan buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan seiring dengan harga-harga kebutuhan yang semakin meningkat
"Soal kesejahteraan (buruh, red.) ini kan problem klasik tiap tahun, tapi belum terselesaikan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adi Wibowo, di Semarang, Rabu.
Apalagi, diakuinya, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan semakin bertambahnya tahun sehingga perlu diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang baik, termasuk buruh.
"Dengan kondisi ini, buruh jangan berhenti meneriakkan soal kesejahteraan. Ketika buruh berhenti bersuara maka semangat May Day akan hilang," kata Bowo, sapaan akrabnya.
Merefleksikan peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei, ia menegaskan dukungan legislatif terhadap perjuangan buruh, apalagi kesejahteraan buruh di Ibu Kota Jawa Tengah belum begitu baik.
"Selagi kesejahteraan belum didapat buruh, saya akan terus mendukung buruh. Kita berjuang bersama. Ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni UU Omnibus Law dan 'outsourcing'," katanya.
Menurut dia, sudah selayaknya buruh terus berjuang untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan status alih daya atau "outsourcing" karena praktiknya merugikan mereka sendiri.
"Sebagai ibu kota provinsi, tentu angka (upah, red.) yang didapat tentu sudah melalui pertimbangan semua pihak, baik organisasi buruh, perusahaan dan pemerintah agar semua 'fair'," katanya.
Persoalannya, kata dia, harga-harga kebutuhan masyarakat meningkat, sementara upah buruh masih rendah, dan pajak perusahaan juga tinggi sehingga semuanya saling terkait.
"Kalau boleh jujur, ini pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk tidak menaikkan pajak tinggi kepada perusahaan dan buruh bisa sejahtera," katanya.
Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, sejumlah elemen buruh melakukan aksi dan orasi damai di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, yang mengakibatkan satu sisi Jalan Pahlawan ditutup untuk kendaraan.
Ada lima elemen yang menggelar aksi, yakni Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mahasiswa, dan aliansi masyarakat sipil.
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengerahkan setidaknya 1.400 personel gabungan untuk mengamankan aksi Hari Buruh Internasional 2024 yang berlangsung di Kota Semarang.
